MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengusulkan pengaturan khusus bagi kendaraan besar seperti truk dan bus di sejumlah SPBU sebagai langkah untuk mengurai antrean BBM yang mengular di berbagai titik Kota Makassar.
Usulan tersebut disampaikan Appi setelah melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan General Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Sulawesi, Jumat (11/9/2026).
Appi meminta Pertamina bersama pengelola SPBU mengoptimalkan seluruh fasilitas pelayanan yang tersedia, termasuk mengaktifkan seluruh nozzle dan memastikan setiap mesin dilayani petugas.
“Saya minta pihak Pertamina dan pengelola aktifkan semua nozzle SPBU, dioptimalkan, juga penanganan petugas setiap mesin nozzle, jangan dibiarkan kosong,” kata Appi.
Selain optimalisasi nozzle, Appi mengusulkan adanya pembatasan waktu antre bagi kendaraan besar. Menurutnya, truk dan bus sebaiknya diberikan jadwal khusus sehingga tidak bercampur dengan kendaraan pribadi pada jam sibuk.
“Saya juga usulkan agar kendaraan besar seperti truk dan bus tidak lagi bebas mengantre sepanjang waktu, melainkan diberikan jadwal khusus pada malam hingga dini hari,” ujarnya.
Truk dan Bus Diusulkan Antre Pukul 21.00-05.00 WITA
Appi mengusulkan kendaraan besar seperti truk dan bus diarahkan mengantre di SPBU pada malam hingga dini hari, yakni sekitar pukul 21.00 WITA hingga 05.00 WITA.
Sementara pada pagi hingga sore hari, pelayanan SPBU dapat diprioritaskan bagi masyarakat yang menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi.
“Sehingga saya meminta kepada pihak Pertamina wilayah Sulawesi untuk mengatur waktu sebagai solusi. Tidak ada lagi antrean truk dan bus yang panjang, semau-maunya mau antre. Harus ditentukan jam antreannya,” jelasnya.
“Anggaplah dari malam jam 9 sampai jam 5 pagi itu, truk dan bus saja bisa antre. Jam 6 hingga sore jangan lagi, giliran kendaraan pribadi,” sambung Appi.
Menurut Appi, pengaturan tersebut diperlukan karena antrean kendaraan besar yang bercampur dengan kendaraan pribadi dapat memperparah kemacetan, terutama pada SPBU yang memiliki akses jalan terbatas.
SPBU Diminta Diklaster
Appi menegaskan, penerapan pengaturan tersebut tidak berarti seluruh SPBU di Makassar harus melayani truk dan bus secara bersamaan.
Sebaliknya, ia mengusulkan agar SPBU dipetakan dan diklaster berdasarkan kondisi serta kapasitas masing-masing lokasi.
Sebagian SPBU dapat diarahkan untuk melayani kendaraan besar, sedangkan SPBU lainnya diprioritaskan bagi kendaraan masyarakat.
“Tidak boleh bersamaan semuanya. Semua SPBU, semua bus dan truk bisa masuk, tidak boleh. Harus ada yang khusus untuk kendaraan pribadi yang tidak boleh diganggu sama bus,” tegasnya.
Ketua IKA FH Unhas tersebut mengatakan kondisi setiap SPBU di Makassar berbeda. Ada SPBU yang memiliki akses jalan luas, sementara sebagian lainnya berada di ruas jalan yang relatif sempit.
Karena itu, antrean truk dan bus di lokasi dengan akses terbatas berpotensi membuat kemacetan meluas hingga ke ruas jalan di sekitar SPBU.
“Kan, tidak semua SPBU ini bentuknya sama di Makassar. Ada area yang jalannya kecil. Kalau jalannya kecil terus di situ antre bus, ya macet semua,” jelasnya.
Beri Waktu Satu Minggu Susun Strategi
Appi menilai kondisi antrean BBM yang terjadi saat ini bukan situasi normal sehingga membutuhkan pola penanganan yang juga tidak biasa.
Ia meminta Pertamina segera melakukan pemetaan dan pengelompokan SPBU, termasuk menentukan lokasi yang dapat melayani kendaraan besar serta SPBU yang harus diprioritaskan bagi kendaraan pribadi.
Appi memberikan waktu sekitar satu minggu kepada pihak terkait untuk menyusun rencana strategis tersebut.
“Kami minta setelah satu minggu ini menyusun rencana strategis untuk memastikan SPBU mana yang sudah diklaster, yang tidak boleh bercampur, dan mana khusus untuk bus dan sebagainya,” ujarnya.
Jika skema tersebut dapat segera disepakati, Appi berharap penerapannya sudah dapat mulai diuji di sejumlah SPBU pada awal pekan berikutnya.
Kendaraan Pengangkut Sampah Ikut Terdampak
Menurut Appi, persoalan antrean BBM mulai berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat dan pelayanan publik di Kota Makassar.
Salah satu yang terdampak adalah kendaraan pengangkut sampah milik pemerintah kota yang harus ikut menghadapi antrean BBM.
“Kalau coba kita lihat, truk-truk pengangkut sampah ini terlambat semuanya. Orang-orang yang mau pergi sekolah, mau ke mana terlambat semuanya,” ungkapnya.
Karena itu, Appi menekankan pemerintah bersama Pertamina perlu memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terlayani tanpa mengorbankan kelompok pengguna lainnya.
“Masyarakat itu tidak boleh dikorbankan, sehingga butuh kolaborasi agar penanganan ini masalah cepat dapat jalan keluar,” tegasnya.
Seluruh Nozzle SPBU Diminta Diaktifkan
Selain pengaturan waktu dan klasterisasi SPBU, Appi mendorong agar seluruh SPBU di Makassar dapat beroperasi secara optimal.
Setiap nozzle yang tersedia diminta diaktifkan sehingga kapasitas pelayanan dapat dimaksimalkan dan antrean tidak menumpuk pada satu titik.
Appi juga meminta seluruh operator SPBU bekerja secara maksimal. Jika persoalan pelayanan terjadi akibat keterbatasan tenaga operator, ia membuka opsi pelibatan sumber daya Pemerintah Kota Makassar
-
-
-
-
