Setahun Menjabat, Appi Siapkan Evaluasi dan Rotasi Lurah, Kinerja Jadi Penentu

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lurah akan dilakukan setelah satu tahun masa kepemimpinannya. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam proses rotasi dan penataan jabatan lurah di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).

Munafri mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan pelayanan publik di tingkat wilayah berjalan efektif, inovatif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah tidak lagi cukup dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan maupun tingkat serapan anggaran. Pemerintah harus mampu melihat dampak yang dihasilkan dari setiap program.

“Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact,” ujarnya.

“Jadi, keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat,” sambung Munafri.

Ia menilai perubahan paradigma tersebut menuntut camat dan lurah memiliki kemampuan kepemimpinan, inovasi, integritas, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.

Munafri menegaskan tidak ada model kepemimpinan yang harus diterapkan secara seragam. Namun, setiap pemimpin wilayah harus memiliki kemampuan dasar untuk menciptakan perubahan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Kinerja Jadi Dasar Rotasi Lurah

Munafri menyebut masa kerja lurah yang telah memasuki satu tahun menjadi momentum untuk melakukan evaluasi. Penilaian akan mengacu pada hasil evaluasi dan capaian kinerja masing-masing wilayah.

Ia memastikan proses rotasi nantinya tidak ditentukan oleh intervensi maupun kepentingan personal.

“Waktu ini sudah satu tahun (lurah menjabat). Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu,” ungkapnya.

“Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini,” tegasnya.

Menurut Munafri, evaluasi juga akan melihat perkembangan kinerja aparatur selama satu tahun terakhir. Data pencapaian sebelumnya akan dibandingkan dengan capaian tahun berjalan untuk melihat perkembangan masing-masing wilayah.

“Kita akan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh lurah, kemudian membandingkan data-data pencapaian sebelumnya dengan tahun sekarang,” jelasnya.

Ia menambahkan, lurah harus memiliki daya inovasi dan integritas yang kuat karena berada di posisi yang paling dekat dengan masyarakat.

Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai di tengah masyarakat.

“Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya,” katanya.

Dorong Pemerintahan yang Berdampak

Dalam arahannya, Munafri juga meminta jajaran wilayah mengubah pola pemerintahan dari pendekatan sentralistik menuju impactful governance yang mengedepankan kolaborasi.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat lagi menentukan seluruh kebijakan secara sepihak. Masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan persoalan, memberikan alternatif solusi, menentukan prioritas, hingga ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan.

“Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi satu dengan yang lainnya untuk memastikan keterlibatan masyarakat di wilayah masing-masing,” imbuh Appi.

Ia mencontohkan penanganan pedagang, kebersihan, hingga penertiban. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialogis harus dikedepankan agar pemerintah tidak sekadar menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga menghadirkan solusi berkelanjutan.

Munafri mengatakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan pemerintah tidak hanya harus tersedia, tetapi juga dituntut lebih cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan bermakna.

Karena itu, ia meminta lurah membuka ruang komunikasi yang luas dengan warga dan tidak menghindari persoalan yang muncul di wilayah masing-masing.

“Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi,” katanya.

Lurah Diminta Jaga Integritas dan Kamtibmas

Munafri juga mengingatkan pentingnya integritas bagi seluruh pemimpin wilayah. Lurah merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga harus mampu menjaga kepercayaan publik.

Ia meminta seluruh aparatur wilayah tidak terlibat maupun memberikan ruang terhadap aktivitas ilegal di wilayah masing-masing.

“Integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan kewenangan di tingkat wilayah sekaligus memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara adil dan tidak tebang pilih,” kata Ketua IKA FH Unhas itu.

Selain integritas, Munafri menyoroti persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas yang menjadi salah satu tantangan Kota Makassar.

Ia menegaskan menjaga keamanan bukan semata-mata tugas aparat penegak hukum. Lurah juga harus mengambil peran aktif dengan membangun komunikasi bersama masyarakat, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

“Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama,” katanya.

Oleh karena itu, Munafri meminta lurah tidak hanya bertindak setelah terjadi gangguan keamanan. Lurah harus mampu membaca potensi persoalan sejak dini dan mencari solusi bersama masyarakat.

Menurutnya, kondisi keamanan yang tidak kondusif dapat menghambat aktivitas ekonomi dan perkembangan kota.

Pemilahan Sampah dan Penertiban Bangunan Liar Tetap Berjalan

Selain pelayanan dan keamanan, Munafri kembali menegaskan program pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap berjalan.

Ia meminta camat dan lurah tidak mengendurkan sosialisasi pemilahan sampah di wilayah masing-masing.

“Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan,” tegasnya.

Hal yang sama berlaku untuk penertiban bangunan liar. Seluruh jajaran wilayah diminta tetap menjalankan kebijakan tersebut dengan mengedepankan komunikasi dan solusi.

Munafri juga meminta lurah terus membangun komunikasi dengan masyarakat agar setiap kebijakan pemerintah dapat diterima dan dilaksanakan secara bersama-sama.

Menurutnya, keberhasilan berbagai program Pemkot Makassar sangat ditentukan oleh kemampuan camat dan lurah menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi aksi nyata di tengah masyarakat. (*)