MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Anggota DPRD Kota Makassar, Yulius Patandianan, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Jumat (9/10/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Kecamatan Biringkanaya, Makassar.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya di sektor kebudayaan, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Yulius Patandianan, hadir sebagai narasumber pertama untuk membahas pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Narasumber kedua, Achmad Fadlu Akbari, selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Kota Makassar, memaparkan aspek perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan, termasuk keselarasan program dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Pembahasan pengawasan mencakup empat bidang utama, yakni perencanaan, keuangan, program, dan pelayanan publik. Keempat aspek tersebut menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan penggunaan sumber daya daerah memberikan manfaat nyata.
Pada bidang keuangan, perhatian diarahkan pada pengelolaan APBD dan efektivitas penggunaan anggaran. Sementara itu, bidang program mencakup kegiatan pelestarian budaya, penyelenggaraan festival, pembinaan seni, serta pengelolaan cagar budaya.
Narasumber ketiga, Gideon Banga, dari kalangan akademisi, turut memberikan perspektif mengenai pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, dengan tetap menempatkan pelestarian kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.
Diskusi dipandu oleh moderator Abby Rattealo yang mengarahkan jalannya kegiatan agar pembahasan berlangsung terstruktur dan memberikan ruang bagi peserta untuk memahami materi yang disampaikan oleh para narasumber.
Menjelang akhir acara, peserta diberikan kesempatan kepada dua orang untuk menyampaikan pertanyaan. Sesi tersebut menjadi ruang dialog untuk memperdalam pemahaman sekaligus menyampaikan pandangan terkait pengawasan pemerintahan dan pengembangan sektor kebudayaan di Kota Makassar.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Melalui pengawasan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara DPRD, perangkat daerah, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab serta menjaga warisan budaya Kota Makassar secara berkelanjutan. (*)
