JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengaturan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur perizinan penyelenggara, persyaratan permodalan, mekanisme perdagangan, hingga perlindungan konsumen untuk membangun ekosistem aset digital yang lebih tertib dan transparan.
Aturan yang berlaku sejak 10 Januari 2025 tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Melalui regulasi ini, OJK menempatkan perdagangan aset kripto dalam kerangka pengawasan sektor jasa keuangan. Penyelenggara perdagangan tidak hanya dituntut menyediakan layanan transaksi, tetapi juga wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, integritas pasar, keamanan sistem informasi, ketahanan siber, serta perlindungan data pribadi.
POJK 27/2024 juga mengatur struktur penyelenggara perdagangan aset keuangan digital yang mencakup bursa, lembaga kliring, penjaminan dan penyelesaian, pengelola tempat penyimpanan, serta pedagang. Seluruh penyelenggara wajib memperoleh izin usaha dari OJK.
Modal Besar dan Persyaratan Perizinan
Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah persyaratan permodalan bagi pelaku industri. OJK menetapkan modal disetor minimum sebesar Rp1 triliun bagi bursa aset keuangan digital.
Sementara itu, lembaga kliring, penjaminan dan penyelesaian wajib memiliki modal disetor minimal Rp500 miliar. Pengelola tempat penyimpanan diwajibkan memiliki modal disetor sedikitnya Rp250 miliar, sedangkan pedagang aset keuangan digital harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp100 miliar.
Khusus pedagang, regulasi juga mewajibkan perusahaan mempertahankan ekuitas minimal Rp50 miliar. Ketentuan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas keuangan dan kesiapan operasional penyelenggara.
Persyaratan tersebut sekaligus mendorong industri agar tidak hanya mengejar pertumbuhan jumlah pengguna dan volume transaksi, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola risiko serta memenuhi standar tata kelola.
Perdagangan Aset Kripto Harus Melalui Evaluasi
POJK 27/2024 juga mengatur kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan. Aset tersebut harus menggunakan teknologi buku besar terdistribusi yang dapat diakses publik, memiliki utilitas dan/atau didukung aset, serta memungkinkan penelusuran kepemilikan dan transaksi.
Bursa wajib melakukan analisis sebelum memasukkan aset kripto ke dalam daftar perdagangan. Penilaian mencakup kapitalisasi pasar, rata-rata nilai perdagangan harian, latar belakang penerbit atau pengembang, keterbukaan informasi, keamanan teknologi, konsentrasi kepemilikan, risiko hukum, hingga aspek perlindungan konsumen.
Evaluasi terhadap daftar aset kripto juga wajib dilakukan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
OJK memiliki kewenangan melarang perdagangan aset keuangan digital tertentu atau memerintahkan pedagang menghentikan transaksi atas aset tersebut. Apabila perdagangan dihentikan atas perintah OJK, pedagang wajib menyelesaikan kepemilikan konsumen sesuai mekanisme yang diatur, paling lambat 30 hari sejak tanggal perintah penghentian.
Transparansi Informasi dan Perlindungan Investor
Aspek perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam POJK tersebut. Pedagang wajib menyediakan informasi mengenai produk, aktivitas, dan layanan secara jelas, lengkap, akurat, jujur, mudah diakses, serta tidak menyesatkan calon konsumen maupun konsumen.
Ketentuan ini penting mengingat aset kripto memiliki karakteristik risiko, termasuk perubahan harga yang tinggi dan potensi kerugian investasi. Ketersediaan informasi yang memadai diharapkan membantu masyarakat memahami produk sebelum mengambil keputusan transaksi.
OJK juga mengatur pengawasan terhadap penyelenggara melalui pemeriksaan langsung maupun pengawasan tidak langsung berdasarkan laporan, data, dan informasi yang disampaikan perusahaan.
Pelanggaran terhadap ketentuan POJK dapat dikenai sanksi administratif. Bentuknya meliputi peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, pencantuman pihak utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan, hingga pencabutan izin usaha.
Dengan kerangka pengaturan tersebut, penguatan industri aset kripto tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan pasar. Kepatuhan, transparansi, keamanan sistem, dan perlindungan konsumen menjadi unsur penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan aset keuangan digital di Indonesia.
