JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.
Modus yang digunakan beragam, mulai dari investasi dengan skema deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham serta instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin dan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Penghentian tersebut dilakukan setelah Satgas PASTI melaksanakan klarifikasi dan verifikasi terhadap entitas-entitas yang menjadi perhatian. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah pihak menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi, menggunakan skema perekrutan anggota, serta mengklaim memiliki izin atau berada di bawah pengawasan lembaga resmi.
Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Masyarakat juga diminta mewaspadai penawaran yang mencatut nama maupun logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian, lembaga pemerintah, perusahaan, hingga tokoh publik.
Masyarakat perlu memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk keuangan sebelum menyerahkan dana.
10 Entitas Gunakan Modus Deposit dan Pengerjaan Tugas
Dari 16 entitas yang dihentikan, sebanyak 10 entitas menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Kesepuluh entitas tersebut diduga menawarkan investasi melalui penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member. Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, seluruhnya tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin dari OJK.
Selain itu, entitas tersebut tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan Zahra Berkah yang diduga menawarkan investasi dengan skema penyetoran deposit dan iming-iming keuntungan hingga 80 persen dalam waktu 30 hari.
Dana masyarakat diklaim akan digunakan untuk sejumlah kegiatan usaha, seperti penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat.
Dalam promosinya, Zahra Berkah mengaku telah berizin dan terdaftar di OJK. Entitas tersebut juga menggunakan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan untuk meyakinkan calon investor. Namun, hasil verifikasi menunjukkan Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar maupun berizin di OJK.
Entitas berikutnya adalah Singapore Bhinneka Capital (SBC). Perusahaan ini diduga menawarkan investasi perdagangan saham dengan skema deposit dan member get member. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut.
SBC juga menawarkan keuntungan berbasis tim dengan klaim bahwa semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Dalam penawarannya, SBC mengaku sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan berada di bawah pengawasan OJK.
Hasil verifikasi menunjukkan SBC tidak memiliki izin dari OJK maupun perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE.
Satgas PASTI turut menghentikan MAERA yang diduga menawarkan investasi melalui skema deposit dan pengerjaan tugas. Aktivitas yang ditawarkan antara lain menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, hingga membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian.
MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan memiliki izin di Indonesia. Namun, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak mengantongi izin OJK, tidak terdaftar di BKPM, serta aplikasi dan situs webnya tidak tercatat sebagai PSE.
Penawaran Investasi Saham, Forex, hingga Kripto
Satgas PASTI juga menemukan entitas yang diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi pada berbagai instrumen keuangan dan aset.
Salah satunya OneTwoMarkets yang menawarkan investasi pada valuta asing (forex), komoditas, kripto, saham, dan indeks.
OneTwoMarkets mengklaim memiliki afiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang disebut telah berizin di Afrika Selatan. Entitas ini juga mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan dan menyatakan transaksinya diawasi OJK.
Dalam penawarannya, OneTwoMarkets diduga memanfaatkan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.
Namun, hasil pemeriksaan Satgas PASTI menunjukkan OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin OJK sebagai manajer investasi, penasihat investasi, perusahaan layanan urun dana, maupun perusahaan efek.
Entitas tersebut juga tidak terdaftar di BKPM. Aplikasi dan situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Selain OneTwoMarkets, terdapat Brevondale yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Entitas ini mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat, yang melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia.
Dalam promosinya, Brevondale mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas tersebut tidak memiliki izin dari OJK dan menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.
Aplikasi maupun situs web yang digunakan Brevondale juga tidak tercatat sebagai PSE.
Catut Identitas Perusahaan Sekuritas China
Satu entitas lainnya menggunakan modus pencatutan identitas atau impersonasi perusahaan keuangan luar negeri.
Entitas tersebut menggunakan nama Guotai Haitong dan diduga menawarkan investasi berupa pendanaan pada aset properti. Dalam aktivitasnya, pihak tersebut melakukan impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek atau sekuritas yang telah memiliki izin di China.
Dalam penawarannya, entitas tersebut juga mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI menunjukkan entitas yang melakukan impersonasi tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin OJK. Entitas itu juga tidak terdaftar di BKPM, sedangkan aplikasi maupun situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE.
Akses Aplikasi dan Situs Web Diblokir
Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan 16 entitas dimaksud serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan tautan atau URL yang terkait.
Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan akibat aktivitas entitas tersebut diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat agar penanganan dapat dilakukan.
Sementara itu, masyarakat yang menemukan indikasi penawaran investasi ilegal, aktivitas keuangan ilegal, maupun pinjaman online ilegal dapat menyampaikan laporan melalui situs sipasti.ojk.go.id.
Pengaduan juga dapat disampaikan melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081-157-157-157, atau email [email protected].
Satgas PASTI mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas penyelenggara sebelum melakukan transaksi atau menyerahkan dana. Klaim memiliki izin, penggunaan logo lembaga resmi, testimoni keuntungan, hingga video tokoh publik tidak dapat dijadikan bukti bahwa suatu kegiatan investasi telah memperoleh izin.(*)
