JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah. OJK menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11/2026).
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan, sekaligus menjaga integritas industri perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat.
Dua tersangka dalam perkara ini masing-masing berinisial TR, selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, dan AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.
Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan.
Dugaan penyimpangan tersebut berlangsung pada periode Mei 2018 hingga September 2021. Dalam perkara ini, penyidik menemukan 21 fasilitas pembiayaan yang melibatkan 20 nasabah, dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp1,72 miliar.
Sebelum penyerahan Tahap II, penyidik OJK telah melimpahkan berkas perkara kepada JPU atau Tahap I. Selanjutnya, OJK menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 pada 11 November 2026.
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK terhadap PT BPRS Khasanah Ummat. Proses tersebut mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.
Dalam perkara ini, penyidik OJK menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Selain itu, TR juga disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
AHK juga disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
OJK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
