Implementasi KKPR, Distaru Makassar Sosialisasikan Permen ATR-BPN 13/2021 untuk Tertibkan Pemanfaatan Ruang
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar terus mendorong pemanfaatan ruang yang lebih tertata, terarah, dan sesuai prosedur melalui sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR).
Sosialisasi tersebut digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026), dan dibuka Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Koordinator di Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (SPR), Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR) Kementerian ATR/BPN, Marissa Aprilia, serta Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.
Andi Zainal Abidin mengatakan, sosialisasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi vertikal di Sulawesi Selatan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar, hingga camat, lurah, asosiasi, dan stakeholder terkait.
Sejumlah OPD yang dilibatkan di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Selain itu, turut hadir perwakilan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulawesi Selatan.
“Sosialisasi kami lakukan dalam rangka keterbukaan dan penyebarluasan informasi. Harapannya, ke depan seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar betul-betul memahami berbagai prosedur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang,” ujar Zainal Abidin.
Ia menjelaskan, selama ini pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kota Makassar berjalan dengan baik, didukung keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dengan adanya regulasi tersebut, setiap perubahan pemanfaatan ruang, baik dari sisi administrasi maupun fisik, harus melalui proses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Distaru juga terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dengan tetap berpedoman pada aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
“Untuk pemanfaatan ruang, Distaru tentu tidak sendiri, melainkan lintas OPD,” jelasnya.
Karena itu, pemahaman terhadap regulasi KKPR-SPR dinilai penting, tidak hanya bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan proses pemanfaatan ruang.
Bahas Persyaratan hingga Waktu Penerbitan PTP
Dalam sesi pemaparan materi, kedua narasumber menjelaskan sejumlah aspek teknis pelaksanaan KKPR-SPR, termasuk persyaratan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP).
PTP menjadi salah satu dasar atau rekomendasi teknis dalam proses penerbitan KKPR. Narasumber juga memaparkan persyaratan permohonan PTP untuk KKPR kegiatan berusaha yang mencakup lintas kabupaten/kota.
Selain persyaratan administrasi, peserta mendapatkan penjelasan mengenai jangka waktu penyelesaian PTP. Untuk proses penerbitan PTP KKPR, waktu penyelesaian ditetapkan maksimal 10 hari sesuai ketentuan yang berlaku.
Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya, menjelaskan bahwa dalam praktiknya, penyelesaian permohonan terkadang melampaui jangka waktu standar operasional prosedur (SOP).
Hal tersebut umumnya disebabkan sejumlah kendala dalam pemenuhan persyaratan oleh pemohon.
“Namun dalam pelaksanaan, tidak jarang melebihi jangka waktu SOP tersebut, karena sejumlah kendala. Di antaranya, pemohon tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, ketidaksesuaian nama pemohon dengan nama yang tercantum di surat tanah, ketidaksesuaian lokasi tanah, dan lainnya,” ujar Aulia.
Penjelasan tersebut memberikan gambaran kepada peserta mengenai pentingnya kelengkapan dokumen dan kesesuaian data dalam proses pengurusan PTP sebagai bagian dari penerbitan KKPR.
IAP Dorong KKPR Jadi Instrumen Mitigasi
Sesi diskusi berlangsung dengan sejumlah pertanyaan dari peserta terkait implementasi KKPR-SPR di Kota Makassar.
Perwakilan IAP Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir, menanyakan peran organisasi profesi perencanaan tersebut dalam proses penerbitan KKPR.
Menurutnya, KKPR diharapkan tidak sekadar menjadi persyaratan administrasi dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen mitigasi atau pencegahan terhadap potensi permasalahan dalam pemanfaatan ruang.
Sementara itu, Ilham dari Kecamatan Mariso mempertanyakan manfaat penerapan KKPR bagi masyarakat, termasuk konsekuensi hukum apabila seseorang hendak mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mengurus KKPR.
Ia juga menanyakan apakah penerapan ketentuan KKPR dan SPR turut memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
Berbagai pertanyaan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam sosialisasi, sekaligus menunjukkan pentingnya pemahaman bersama mengenai prosedur, persyaratan, dan konsekuensi hukum dalam pemanfaatan ruang.
Melalui kegiatan ini, Distaru Makassar berharap implementasi regulasi KKPR-SPR dapat dipahami secara lebih luas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sehingga pemanfaatan ruang di Kota Makassar semakin tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.(*)
