MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Kereta Api Sulsel yang pembangunan relnya masih dalam proses perampungan,dinilai berdampak besar pada perekonomian. Ada pun efek sosial, dapat-dicarikan solusi.
Hal itu, mengemuka dalam Dialog Publik, Lembaga Pengawas Aset Negara Republik Indonesia atau sebutan lainya, What’s Relation of Corruption (WRC) Sulawesi Selatan. Disukusi mengangkat tema, “Pembangunan rel kereta api Sulsel pengaruh terhadap ekonomi dan sosial masyarakat.”
Dialog itu.dihadiri pengamat politik kebijakan publik Arief Wicaksono. Juga ada, Pengamat politik Asratillah dari Profetik Institute dan Dosen dari Universitas Fajar, DR. Ir. Natsar Desi.,SP., M.Si.,IPM
Diskusi publik-dibuka moderator Syamsul Bahri,dihadiri sejumlah wartawan dan komponen aktivis mahasiswa berlangsung di kawasan Panakukang, Masale, Kota Makassar, Sabtu 3 September 2022 siang.
Baca Juga: Pertama di Sulawesi, Kereta Api Makassar-Parepare Beroperasi Oktober
Pengamat politik kebijakan publik Arief Wicaksono dalam kesempatan menyampaikan, payung besar pembangunan insfratruktur sudah-dimasifkan. Untuk pembangun ekonomi masyarakat sejak era kemerdekaan negara republik Indonesia-dimulai dari pemerintahan orde lama dan orde baru-dilanjutkan di era reformasi.
Di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeksekusi blue print pembangunan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
“Sehubungan tema dari dialog publik ini tentunya ada nilai ekonomis dari pembangunan proyek strategis nasional. Jadi jangan sampai Kemudian dari sisi kebijakan publik yang sudah-direncanakan dari awal ini, ,kemudian tidak mendapatkan Respons positif dari Pemerintah Daerah. Hanya karena persoalan desain bukan karena kesalahan teknis,” kata Arief membuka-dialog publik itu, Sabtu siang.
Ia mengatakan, perencanaan pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi sudah banyak melibatkan ahli termaksud pemerintah daerah itu sendiri.
Baca Juga: BPKA Klaim Rel KA At Grade Aman dari Banjir dengan Q.50 Tahun
Dosen di Universitas Bosowa itu, wacana tentang banjir dan keterbelahan wilayah. Antara satu dengan yang lain akibat hadirnya jalur rel kereta api itu bisa-diminimalisir.
“Bicara infrastruktur dalam konteks kebijakan publik, maka yang kemudian harus-dikedepankan itu ada kemanfaatan untuk publik. Ketika kita bicara tentang kemanfaatannya, kita harus bicara ekonomi politik. Dan ketika kita bicara ekonomi politik, maka politik yang berpihak kepada publiklah yang harusnya kemudian menjadi sasaran dari kebijakan publik itu sendiri,” tuturnya.
Di forum itu juga, Pengamat politik Direktur Profetik Institute Asratillah mengatakan Kebijakan pembangunan rel kereta trans Sulawesi itu sudah-disetujui melalui proses politik.
DPR kata dia, sudah memberikan kepastian tentang Pagu anggaran untuk-dieksekusi. Dan, harusnya masyarakat Sulawesi Selatan bersyukur karena ada wakil-wakil rakyat di DPR RI yang kemudian bisa mengeksekusi anggaran program pembangunan rel kereta api yang melintasi beberapa kabupaten kota di Sulsel.
“Siapa pihak-pihak yang kemudian mendapatkan keuntungan dengan kehadiran kereta api di Sulsel. Masyarakat tentunya, kan begitu jawabanya,” kata Asratillah.
Baca Juga: Danny: Jalur Kereta Api At Grade Beri Dampak Buruk Warga Makassar
“Kalau kita bicara infrastruktur dalam konteks kebijakan publik, maka yang kemudian harus-dikedepankan itu ada kemanfaatan untuk publik. Ketika kita bicara tentang kemanfaatan kereta api, tentunya kita juga bicara ekonomi politik. Dan ketika kita bicara ekonomi politik maka politik yang berpihak kepada publiklah yang harusnya kemudian menjadi sasaran dari kebijakan publik ini. Bukan untuk kepentingan kelompok,” tambah Asratillah.
Dia menambahkan, dari proyek strategis nasional itu, yang mendapatkan asas manfaat secara ekonomi, menjadi sangat penting.
“Ini kita ulas. Karena sebelumnya, kalau kita bicara soal ini maka asas ekonomi itu memperlihatkan asas kemanfaatan bagi publik yang harus kita dorong,” terang Direktur Profetik Institute Asratillah.
Menurutnya, kehadiran kereta api Sulsel, tentu untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Terutama di kawasan Timur Indonesia, di mana Sulawesi Selatan merupakan kawasan yang menjadi bagian dari episentrum pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
“Dari penjelas dua narasumber itu tentu Menarik betul diskusi yang kita lihat pada hari ini,” kata DR. Ir Natsar Desi di forum itu.
Baca Juga: Puji Bupati Maros, Irfan AB: Kalau Soal Banjir, Sebelum KA Makassar Sudah Banjir
Pengajar di Universitas Fajar ini, mengatakan kehadiran rel kereta api Sulsel tidak terlepas dari aspek untuk melihat kemajuan daerah. Termasuk Kota Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan.
“Bagi kami sebenarnya ini suatu bentuk kontemporer kemajuan ketika kereta api itu muncul di pulau Sulawesi. Karena secara historis sebenarnya kalau kita berbicara dalam segi historical kereta api sebenarnya harus ada di Sulawesi Selatan. Dan pada era zaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda kereta api itu ada sejak masa penjajahan itu, yang membentang dari Takalar hingga kota Makassar.
Pada forum itu, Dr. Aloq juga menyampaikan tentang dampak lingkungan dengan kehadiran rel kereta. Namun jelas dia, dampak lingkungan dari kehadiran rel kereta itu telah-dikaji para ahli di bidang lingkungan dan Kementerian Perhubungan.
“Itu (dampak lingkungan dan efek sosial) sudah-dilakukan kajian oleh para ahli di bidang lingkungan. Segala dampaknya di perhitungkan oleh para ahli. Terkait isu banjir yang di sampaikan Pemerintah kota Makassar, itu menjadi pertanyaan,” ujar mantan juru bicara pasangan ADAMA saat Pemilukada 2020 lalu.
Baca Juga: Inkalindo Sulsel Klaim Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan dan Aman bagi Warga Makassar
Menurutnya, sejak awal perencanaan pembangunan rel kereta api Sulsel yang melintas beberapa daerah di Sulawesi Selatan (Makassar-Parepare) juga melibatkan pemerintah daerah.
“Belakangan ini ada sikap protes oleh Pemerintah kota Makassar yang berkeinginan agar lintasan kereta api yang ke arah kota Makassar dengan konsep melayang. Saya sudah berkonsultasi dengan pihak balai kereta api Sulawesi. Menurut Balai kereta api, pihaknya telah menyampaikan hal itu, dengan keinginan wali kota Makassar. Agar rel yang masuk Kota Makassar menggunakan konsep melayang. Dan pihak balai kereta api Kementerian Perhubungan mempersilahkan Pemkot Makassar untuk mengajukan usulnya ke pemerintah pusat,” tutur Aloq.
Dia juga mengaku Kepala Balai menyampaikan bahwa Pemerintah tidak memiliki anggaran cukup untuk memenuhi ke inginkan wali kota Makassar. “Bahkan di sarankan untuk mencari investor untuk membangun jalur kereta layang yang masuk di Kota Makassar,” ungkap Natsar Desi atau Aloq.
Tidak sampai di situ. Mantan jubir pasangan ADAMA ini, juga menyinggung soal penguasaan lahan 1.000 hektare yang saat ini,dikuasai oleh PT. Sinergi Cahaya Cemerlang, di kawasan Biringkanaya dan Tamalanrea. Perusahaan ini, merupakan anak perusahaan dari Sumarecon.
Pada dialog itu, Aloq juga menyebut ada “Surat Sakti” yang-ditandatangani oleh Wali Kota Makassar tahun 2017.
Baca Juga: Penlok Rel Kereta Api-Diserahkan, Tanggung Jawab Pemprov Rampung
Surat Sakti” yang-disebutkan itu, berlogo burung Garuda, bertuliskan “Keterangan Rencana Kota” bernomor 630/139/DP. Tata Ruang/2017 yang-ditandangani Wali Kota Makassar pada tanggal 4 September 2017.
“Ada “Surat Sakti” yang-dimiliki PT. Sinergi Cahaya Cemerlang untuk mengelola lahan di kawasan Biringkanaya. Dalam surat itu, peruntukannya untuk pengembangan kawasan, termaksud di dalamnya pembangunan kawasan industri dan perumahan,” bebernya.
Aloq juga menyinggung terkait dengan kasus Sumarecon yang saat ini-ditangani pihak KPK. Di mana, pemilik dan Anak perusahaan PT. Sumarecon Agung Tbk. saat ini sudah dalam penangan Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam kasus ini, ada 5 orang telah-ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan perizinan pembangunan apartemen Sedaton di Yogyakarta.
“Dalam hal ini, ada yang bertindak seperti marketing PT. Sumarecon. Dia mengajak media ke lokasi lahan milik anak perusahaan PT. Sumarecon Agung. Dia, bahkan menunjukan beberapa lokasi yang rencananya akan-dibangun, kawasan industri dan perumahan. Jadi saya harap rekan-rekan media, aktivis dan lembaga antikorupsi untuk jeli melihat hal itu. Apalagi Sumarecon ini kan-diduga melakukan suap terkait perizinan,” ungkap Aloq.
Mantan Ketua Umum HMI Cabang Makassar itu, berharap media tidak terkekang dalam kebebasan pers. Dia mendorong media mengungkap hal-hal terkait informasi yang seharusnya menjadi hak publik. (cr/*)
