SURABAYA, NEWSURBAN.ID – Kebebasan pers adalah fondasi tak tergantikan dalam tatanan negara demokrasi. Bagai mata dan telinga masyarakat, pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerahkan khalayak. Pers yang sehat menjadi pengawas kekuasaan yang efektif, penyambung aspirasi publik, dan katalisator diskusi yang konstruktif.
Namun, kebebasan pers, layaknya pedang bermata dua, dapat menimbulkan konsekuensi negatif jika tidak-diiringi dengan profesionalisme dan standar kompetensi yang terukur. Era disrupsi informasi yang-ditandai dengan banjirnya berita daring dan media sosial, semakin memperjelas urgensi jurnalisme yang kredibel.
Tanpa filter profesional, informasi yang salah, berita bohong (hoax), ujaran kebencian, dan praktik jurnalisme yang tidak etis dapat dengan mudah menyebar, merusak tatanan sosial, dan merugikan kepentingan publik secara luas.
Menyadari potensi bahaya tersebut, negara hadir sebagai fasilitator melalui mekanisme Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW). Inisiatif ini digagas oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia, sebuah lembaga yang terdaftar dan diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Kehadiran negara dalam konteks ini bukanlah bentuk intervensi yang mengekang kebebasan pers, melainkan sebuah langkah strategis dan terukur untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme para jurnalis di Tanah Air.
Sertifikasi Kompetensi Wartawan bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku industri pers memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika yang mumpuni dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Urgensi Sertifikasi Kompetensi Wartawan tidak dapat-dipandang sebelah mata. Ada beberapa alasan mendasar mengapa program ini menjadi krusial bagi masa depan pers Indonesia:
Pertama, Standarisasi Kompetensi. Sertifikasi Kompetensi Wartawan menetapkan tolok ukur yang jelas mengenai kompetensi yang harus-dimiliki oleh seorang wartawan pada berbagai jenjang karir dan spesialisasi peliputan.
Standar ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip jurnalistik, kemampuan melakukan riset dan verifikasi informasi, teknik wawancara yang efektif, hingga keterampilan menulis berita yang akurat, jelas, dan berimbang.
Standar kompetensi ini menjadi panduan bagi para wartawan untuk terus mengembangkan diri dan bagi perusahaan media untuk merekrut dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Kedua, Peningkatan Kualitas Jurnalisme. Dengan adanya standar kompetensi yang terukur,diharapkan kualitas produk jurnalistik secara keseluruhan akan meningkat.
Wartawan yang kompeten akan dibekali dengan kemampuan untuk melakukan investigasi yang mendalam, melakukan konfirmasi dan verifikasi informasi dari berbagai sumber secara cermat, menyajikan berita dengan konteks yang lengkap, serta menghindari praktik-praktik sensasionalisme yang merugikan. Hasilnya adalah informasi yang lebih akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Ketiga, Perlindungan Masyarakat dari-Disinformasi. Di tengah maraknya penyebaran informasi palsu dan menyesatkan, wartawan yang kompeten menjadi garda terdepan dalam melawan-disinformasi. Kemampuan untuk membedakan antara fakta dan opini, serta kehati-hatian dalam menyajikan informasi, akan membantu melindungi masyarakat dari dampak negatif berita bohong (hoax) dan propaganda yang dapat memecah belah dan merugikan kepentingan publik.
Keempat, Pengakuan Profesional. Sertifikasi kompetensi memberikan pengakuan terhadap keahlian dan kemampuan seorang wartawan. Sertifikat kompetensi menjadi bukti bahwa seorang jurnalis telah memenuhi standar profesional yang-ditetapkan.
Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri wartawan dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga membuka peluang karir yang lebih baik dan meningkatkan citra profesi wartawan di mata publik. Masyarakat akan lebih menghargai dan mempercayai informasi yang-disampaikan oleh wartawan yang teruji kompetensinya.
Kelima, Akuntabilitas dan Etika. Proses sertifikasi juga menekankan pentingnya pemahaman dan implementasi Kode Etik Jurnalistik. Wartawan yang tersertifikasi diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab profesinya dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap tindakan jurnalistiknya. Hal ini akan mendorong terciptanya pers yang lebih bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Peran BNSP dan LSP Pers Indonesia
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memegang peran sentral dalam sistem sertifikasi kompetensi di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, BNSP bertugas untuk mengembangkan standar kompetensi kerja nasional di berbagai sektor, termasuk sektor pers. Selain itu, BNSP juga memiliki kewenangan untuk mengakreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi di bidang tertentu.
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia adalah representasi konkret dari kehadiran negara dalam upaya meningkatkan kualitas pers. Sebagai LSP yang telah diakreditasi oleh BNSP, LSP Pers Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyusun skema sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan industri pers, melaksanakan asesmen kompetensi secara profesional dan transparan, serta menerbitkan sertifikat kompetensi bagi wartawan yang-dinyatakan kompeten melalui serangkaian uji yang ketat.
Proses sertifikasi yang-dilakukan oleh LSP Pers Indonesia melibatkan uji kompetensi yang komprehensif. Asesmen ini mencakup berbagai aspek penting dalam praktik jurnalistik, mulai dari perencanaan liputan yang matang, teknik pengumpulan informasi yang akurat, kemampuan menulis berita yang memenuhi standar jurnalistik, keterampilan penyuntingan yang cermat, hingga pemahaman dan pengamalan Kode Etik Jurnalistik. Wartawan yang mengikuti sertifikasi akan diuji pengetahuan teoritis dan kemampuan praktisnya dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.
Negara Hadir dalam Dunia Pers
Kehadiran negara melalui BNSP dan LSP Pers Indonesia dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi wartawan merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
Langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, namun juga mengimplikasikan adanya tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan kebebasan tersebut.
Penting untuk-ditekankan bahwa sertifikasi kompetensi wartawan bukanlah bentuk campur tangan negara terhadap isi pemberitaan atau independensi pers. Sebaliknya, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme wartawan agar mereka dapat menjalankan fungsi pers dengan lebih efektif dan bertanggung jawab, yaitu sebagai penyalur informasi yang kredibel, pengawas kekuasaan yang kritis, dan pembentuk opini publik yang cerdas dan konstruktif.
Landasan Hukum Sertifikasi Kompetensi Wartawan
Keberadaan dan fungsi pers, serta implikasi terhadap sertifikasi kompetensi wartawan, memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia, di antaranya adalah:
Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) secara tegas menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini menjadi fondasi konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan payung hukum utama yang mengatur tentang kemerdekaan pers, hak dan kewajiban pers, serta peran dan fungsi pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan sertifikasi kompetensi, undang-undang ini mengamanatkan keberadaan organisasi pers yang berwenang menyusun dan menaati Kode Etik Jurnalistik, yang menjadi salah satu elemen krusial dalam mengukur kompetensi seorang wartawan.
Ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang standar kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan pekerja di berbagai sektor.
Meskipun profesi wartawan memiliki kekhususan, prinsip-prinsip sertifikasi kompetensi kerja secara umum relevan dengan upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di industri pers.
Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memberikan landasan hukum bagi pembentukan, tugas, dan fungsi BNSP dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di berbagai sektor, termasuk sektor pers melalui LSP yang terakreditasi.
Tantangan dan Harapan
Implementasi sertifikasi kompetensi wartawan tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi sosialisasi yang perlu terus-digencarkan agar seluruh wartawan memahami pentingnya sertifikasi, isu biaya sertifikasi yang mungkin menjadi kendala bagi sebagian wartawan terutama di daerah, dan perlunya menjaga independensi LSP Pers Indonesia dari potensi intervensi pihak-pihak tertentu agar proses sertifikasi tetap kredibel dan objektif.
Meskipun demikian, inisiatif sertifikasi kompetensi wartawan yang-difasilitasi oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia membawa harapan besar bagi masa depan pers Indonesia yang lebih profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab.
Dengan semakin banyaknya wartawan yang kompeten dan tersertifikasi,diharapkan masyarakat akan semakin mendapatkan akses terhadap informasi yang akurat, terpercaya, dan mendidik. Pers pun dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi dengan lebih efektif, mengawal jalannya pemerintahan, dan menyuarakan kepentingan publik.
Sertifikasi kompetensi wartawan yang-difasilitasi oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia adalah wujud nyata dan positif dari kehadiran negara dalam dunia pers. Ini bukanlah upaya untuk membatasi kebebasan pers, melainkan sebuah investasi strategis untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalisme di Indonesia.
Dengan adanya standar kompetensi yang jelas dan pengakuan formal terhadap kemampuan wartawan,diharapkan pers Indonesia dapat semakin berkontribusi secara signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengawal tegaknya demokrasi.
Undang-undang terkait menjadi fondasi hukum yang kokoh bagi upaya mulia ini, menegaskan bahwa pers yang bebas haruslah pers yang bertanggung jawab dan profesional. Keberhasilan implementasi sertifikasi ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi pers, perusahaan media, dan yang terpenting, partisipasi aktif dari seluruh wartawan di Indonesia. (*)
