MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad memimpin Rapat terkait penambahan atau Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Sekda Sulsel, Selasa (21/11/2023).
Pertemuan ini membahas konsep kontrak/perjanjian jual beli beras tahun 2023 antara Dinas Ketahanan Pangan Sulsel dengan Perum Kanwil Bulog Sulselbar.
Dikatakan bahwa rencana kegiatan tersebut menindaklanjuti Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Sulsel TA 2023.
Baca Juga: Plh Sekda Sulsel Terima Kunjungan Kepala BNN Sulsel, Komitmen Dukung Upaya Pemberantasan Narkoba
Dalam rapat pertemuan ini dihadiri dari perwakilan dari Inspektorat Sulsel, Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Dinas Sosial Sulsel, BPBD Sulsel, BKAD Sulsel, Biro Hukum Sulsel, dan Perum Kanwil Bulog Sulselbar.
“Untuk menindaklanjuti Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Sulsel TA 2023, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP),” ujar Arsjad.
Saat ini, lanjut dia, cadangan pangan pemerintah di Sulsel masih kurang, sekitar 140 ton.
“Oleh karena itu, kita sudah melaporkan kepada pimpinan terkait kondisi ini. Alhamdulillah, bapak Penjabat Gubernur menyetujui untuk mengalokasikan anggaran peningkatan cadangan pangan pemerintah mulai tahun ini,” jelasnya.
Baca Juga: Bapanas Beri Mobil Laboratorium Keliling ke Pemprov Sulsel
“Kita bersyukur Penjabat Gubenrur, mulai tahun ini dan selanjutnya, kita akan terus melakukan penambahan CPP kita secara bertahap. Sampai pada akhirnya memenuhi ketentuan sebagaimana yang di amanatkan dalam peraturan Badan Pangan Nasional,” imbuhnya.
Pemprov Sulsel akan menyiapkan sekitar 90.892 kg atau senilai hampir Rp1 miliar. Dengan harga kisaran Rp11 ribu untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah.
“CPP Provinsi ini di lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya kedaruratan. Misalnya terjadi bencana alam, bencana sosial, kekurangan pangan, atau gejolak harga yang di alami. Maka bisa menggunakan cadangan pangan pemerintah,” tuturnya.
Dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah ini, Pemprov Sulsel bekerjasama dengan Bulog Sulselbar.
“Kita berharap kebijakan ini akan meningkatkan ketersediaan pangan kita atau CPP sesuai apa yang menjadi ketentuan,” pungkasnya. (*)
Cek berita dan artikel lain di Google News
