JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Adian Napitupulu Sekretaris Jenderal Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 mengkritik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait pernyataannya soal tunda Pemilu 2024.
Adian mengatakan, mengatakan rakyat tidak bisa-diklaim secara semena-mena di tengah polemik wacana penundaan Pemilu 2024 ( Pemilihan Umum 2024 ).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, analisis big data tersebut, tidak secara ilmiah dengan alat ukur yang jelas.
Adian juga mengatakan, analisis yang juga pernah di paparkan ( Ketua Umu m PKB ), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, itu seharusnya menjelaskan tentang metodologi, waktu pelaksanaan, hingga margin of error.
“Kenapa paparan tersebut penting? Rakyat tidak bisa di klaim semena-mena, seolah semua atas kehendak rakyat,” ucap Adian dalam keterangannya, Minggu (13/3).
Selain itu, Adian menyoroti hasil analisis big data yang berbanding terbalik dengan hasil yang-dirilis lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
Politikus PDI Perjuangan itu, mengatakan, hasil lembaga survei dominan menolak penundaan Pemilu 2024. Salah satunya, LSI Denny JA menyebutkan 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Sedangkan yang mendukung hanya 20,3 persen.
Ia juga mempertanyakan, apakah hal tersebut terjadi karena analisis big data yang di paparkan Luhut dan Cak Imin mengandung kepentingan politik.
“Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena persentase survei di paparkan secara lengkap oleh lembaga independen. Sementara hasil big data di paparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak independen dan pasti juga sarat kepentingan politik,” kata Adian Napitupulu.
Atas dasar itu, kata Adian semestinya semua pihak dapat mengetahui mana data yang bisa di percaya. Antara hasil survei dan analisis big data yang di gunakan elite partai politik atau pejabat.
Klaim Luhut
Sebelumnya, Luhut mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.
Dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan tunda Pemilu 2024.
Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun di pakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” klaim dia, dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Sementara itu, fakta berbeda di sampaikan oleh empat lembaga survei. Pertama, LSI Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dari survei itu di peroleh hasil sebesar 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sedangkan di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar. Yaitu, sebesar 87,3 persen.
Survei di gelar pada 23 Februari hingga 3 Maret 2022 dengan total 1.200 responden dari seluruh provinsi. Pengambilan sampelnya menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen. (bs/*)
