MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membahas jalan Makassar-Bone dan Parepare bersama Kepala Balai Besar Kementerian PUPR Wilayah Sulawesi Selatan, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Rabu (6/3/2022).
Dalam pertemuan itu, hadir Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je’neberang Djaya Sukarno; Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Reiza Setiawan; Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi III dan Ditjen Perumahan Iskandar Ismail.
Selanjutnya, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Hasrawati Rahim. Serta Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kompetensi Kementerian PU, Anwar. Dan, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulsel, Ahmad Asiri.
Baca Juga: Kucurkan Rp724 Miliar Dana APBD Provinsi, Gubernur Sulsel: Kita Dukung Pembangunan Infrastruktur Bone
Andi Sudirman menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah program nasional. Untuk sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi dan Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan.
“Kita bahas soal proses perbaikan jalan Nasional Maros-Bone dan Maros-Parepare. Termasuk Danau Tempe, penertiban tambang Je’neberang, Kereta Api, dan PSN (Proyek Strategis Nasional) lainnya untuk sinkronisasi,” ungkapnya. Pertemuan itu juga membahas jalan Makassar-Bone dan Parepare.
Bahkan, Andi Sudirman meminta kepada para kepala balai untuk berkoordinasi. Dengan perangkat pemerintah provinsi jika mengalami kendala dalam pelaksanaan program nasional di Sulawesi Selatan.
“Kalau ada yang mau dilaksanakan silahkan berkoordinasi ke kami. Kalau ada penertiban pembebasan lahan koordinasi ke kami. Begitu juga untuk pembangunan jalan kalau ada infokan ke kami,” katanya.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Beri Bantuan Keuangan Rp37 Miliar Untuk Bandara Arung Palakka dan Bypass Sumpallabbu
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je’neberang Djaya Sukarno mengungkapkan pertemuannya dengan gubernur Sulsel. Untuk menyampaikan sejumlah program kegiatan Kementerian PU di Sulsel untuk tahun 2022.
“Alhamdulillah kami bertemu dengan Pak Gubernur. Bisa kami sampaikan juga program-program kegiatan kami di 2022 maupun kegiatan-kegiatan mendatang,” ucapnya.
Menurutnya, ada beberapa yang menjadi perhatian gubernur dalam pertemuan tersebut. Yang berada di wilayah kewenangan BBWS Pompengan Je’neberang, seperti Bili-bili, Danau Tempe, dan pengelolaan beberapa sungai yang sering terjadi banjir.
Baca Juga: Jalan Nasional Sungguminasa-Takalar-Jeneponto Senilai Rp227,3 Miliar Sedang Lelang, Gubernur Sulsel: Alhamdulillah
Terkait pembangunan ruas jalan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jl. Nasional Sulawesi Selatan Reiza Setiawan menuturkan, beberapa ruas jalan yang kondisinya masih sempit. Dan, di usulkan untuk di programkan ke Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara itu, untuk jalan yang berada diluar dari kewenangan nasional yang menjadi usulan Pemerintah Provinsi. Reiza mengaku akan meminta surat dari gubernur. Untuk di usulkan ke Kementerian agar mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.
Beberapa ruas jalan yang jadi perhatian Balai Besar Pelaksanaan Jl. Nasional, lanjutnya, Jalan ruas Parepare-Sidrap-Bone, dan jalan By Pass Mamminasata.
Baca Juga: Pangkas Jarak 38 Km, Andi Sudirman Anggarkan Rp60 Miliar Untuk Bangun Bypass di Barru
Untuk pembangunan perumahan rakyat, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi III. Ditjen Perumahan, Iskandar Ismail melaporkan kepada gubernur. Terkait rencana pembangunan rumah susun (Rusun) untuk pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Bone.
“Dari Perumahan ada nanti pembangunan rusun ponpes di Bone dan Program BSPS (Bantuan Sarana dan Pra Sarana). Di 23 Kabupaten Kota di Sulsel kurang lebih 8 ribu unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ungkapnya.
Sementara, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulsel, Ahmad Asiri melaporkan penanganan kawasan kumuh. Khususnya mengenai peningkatan kualitas pemukiman untuk penanganan di 85 titik kawasan pemukiman kumuh di Sulsel.
“Di samping itu, kami juga menangani pembangunan sanitasi untuk pondok pesantren di Sulawesi Selatan,” ungkapnya. (cr/*)
