BONE, NEWSURBAN.ID — Pedagang Kaki Lima atau PKL Terminal Pasar Sentral Palakka Bone, tidak terima penggusuran mereka dari lokasi jualan. Ratusan PKL melakukan perlawanan. Para PKL menganggap, Pemkab Bone melakukan penggusuran terhadap mereka tidak memberikan solusi.
Terkait penggusuran yang berbuntut pelemik itu, Anggota DPRD Bone Muh. Salam angkat bicara. Menurutnya, penggusuran ini, tentunya memiliki aturan yang harus-diterapkan.
“Kami di DPR sudah menetapkan Perda PKL ini. Nah pertanyaannya di dalam PPerda tersebut yang mengatur teknis ada Perbub. Sebenarnya ini, permasalahan klasik sudah lama yang ada di Kabupaten Bone,” jelasnya Senin (8/8/2022).
Baca Juga:Digusur Jualan di Terminal Pasar Sentral Palakka, Ratusan PKL Geruduk Kantor DPRD Bone
Legislator yang akrab dengan sapaan Lilo Ak ini, mengatakan Perbub ini yang mengatur tentang sonasi tempat PKL. Penggusuran atau penertiban kata dia, bisa-dilakukan, ketika aturan teknisnya sudah ada.
“Jadi ketika mereka-digusur tanpa ada sonasi yang-ditentukan oleh Peraturan Bupati. Ini para pedagang mau ke mana jadi seharusnya jangan-digusur. Kalau penertiban, itu boleh untuk menjaga dan menata lokasi agar lebih baik dan bersih,” kata Lilo Ak.
Baca Juga: Tidak Memiliki BPJS Nur Hikmah Mahasiswi ISKB Bone Ini Meninggal Dunia Setelah Di keluarkan Dari Rumah Sakit
Sementara itu, kata dia, di Bone terdapat organisasi yang namanya Asosiasi Pedagang Kaki Lima (AKLI). Kata dia, peran organisasi ini,dibutuhkan peran APKLI tersebut. Untuk mengedukasi memberikan masukan dan membantu mencarikan solusi ketika para pedagang mengalami hal sperti ini.
“Insya Allah aspirasi ini akan kami lanjutkan ke pimpinan DPRD agar di rapatkan secepatnya semoga cepat mendapatkan solusi,” ujar Lilo AK.
Baca Juga: Ciptakan Layanan Prima kepada Parpol, KPU Bone Lakukan Bimtek untuk Tim Helpdesk
Namun, asosiasi pedagang kaki lima dalam hal ini APKLI Bone justru tidak-diakui oleh pedagang.
Menurut salah satu pedagang saat-ditemui di ruang aspirasi Gedung DPRD Bone mengaku tidak mengetahui organisasi yang bernama APKLI.
“Kami di sini hanya pedagang yang berjuang tidak ada yang namanya organisasi APKLI,” sebutnya. (fan)
