BULUKUMBA, NEWSURBAN.ID – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan menggelar Fokus Group Discussion (FGD) Hasil Pengawasan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) selama tahun 2022-2023 di Tanjung Bira Bulukumba, Kamis 12 Oktober 2023.
Kegiatan ini menghadirkan seluruh Pemerintah Kabupaten Kota se Sulsel yang terdiri dari kepala daerah, Inspektorat dan kepala Dinas Sosial
Dalam sambutan penerimaannya, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf menyampaikan selamat datang kepada jajaran BPKP Sulawesi Selatan dan para peserta FGD dari seluruh kabupaten kota di Kabupaten Bulukumba yang dikenal dengan Butta Panrita Lopi. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Bulukumba sebagai tuan rumah.
Baca Juga: Training Raya HMI, Istri Bupati Bulukumba Ajak Mahasiswa Bersinergi
Pada kesempatan tersebut Andi Utta sapaan akrab bupati menyampaikan potensi dan program pemerintah daerah di sektor pertanian dan perikanan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, termasuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Ia juga memaparkan strategi pemerintah daerah dalam melaksanakan program Perlinsos di Bulukumba. Dia katakan salah satu hal mendasar dalam melaksanakan program agar tepat sasaran adalah melakukan perbaikan dan update data penerima bantuan Perlinsos.
Penyaluran yang tepat sasaran salah satu kunci agar program perlindungan sosial dapat mencapai tujuannya,” ungkapnya.
Pemkab Bulukumba, lanjutnya juga telah melakukan verifikasi dan validasi DTKS dan penerima Bansos secara rutin melalui Aplikasi SIKS-NG setiap bulan.
Tahun 2022 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Bulukumba membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data dengan melibatkan lintas OPD.
“Hasilnya, Tim Verval menemukan data PBI BPJS APBD yang tidak layak menerima sebanyak 3.996 orang,” ungkapnya di sela FGD Perlinsos di Bira.
Baca Juga: Kunjungi Bulukumba, BMKG Berikan Aplikasi Hidrometeorologi Secara Cuma-Cuma
Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, Mohamad Risbiyantoro menyampaikan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di maksudkan. Untuk membantu masyarakat miskin di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Khususnya untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
Program perlinsos di wujudkan dalam berbagai kegiatan, antara lain berupa bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Kartu Sembako), BST bagi penerima Sembako Non-PKH, BLT Dana Desa. Program Bantuan Tunai Bagi Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN), dan BLT Minyak Goreng.
Bansos di berikan dalam bentuk uang tunai maupun barang (sembako). Agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi sekaligus menggerakkan ekonomi lewat pembelanjaan di UMKM setempat.
Lebih lanjut dia jelaskan bahwa belanja program perlinsos bersumber dari APBN maupun APBD. Pada APBN tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp431,5 triliun.
Jumlah anggaran yang besar, kegiatan yang bervariasi, serta cakupan yang luas memungkinkan terjadinya penyimpangan. Untuk itu, program ini harus di kelola dan di awasi dengan baik.
Baca Juga: PKK Halmahera Selatan, Kagumi Adat Budaya, dan Pembinaan PKK Bulukumba
“Pengawasan di maksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyalurannya tepat sasaran. Tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi. Dan tentunya sesuai dengan pemanfaatannya,” terangnya.
BPKP sebagai bagian dari APIP, kata Risbiyantoro proaktif dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan Program Perlindungan Sosial. Baik dari sisi assurance maupun consulting.
Sebagai wujud akuntabilitas pengawasan perlinsos yang telah-dilaksanakan tahun sebelumnya khususnya di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. BPKP melaksanakan FGD Hasil Pengawasan Program Perlinsos Tahun 2022 dan 2023 bertema “Kolaborasi Pengawasan Wujudkan Perlinsos yang Akuntabel”.
Tampak hadir dalam kegiatan ini , Walikota Parepare Taufan Pawe, Bupati Sidrap Dollah, Pj. Bupati Bone Andi Islamuddin, Wakil Bupati Selayar Saiful Arif, Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf dan Sekda Ali Saleng. (*)
Cek berita dan artikel lain di Google News
