MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menggelar silaturahmi bersama serikat pekerja/serikat buruh, unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta perangkat daerah di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menyerap aspirasi, membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, serta mencari solusi bersama. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2027.
Gubernur Andi Sudirman mengatakan, komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha penting untuk membangun kesepahaman, khususnya dalam menentukan kebijakan pengupahan.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Ia menyebutkan, memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ingin lebih konkret dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh.
Menurutnya, kondisi pekerja dan buruh menjadi salah satu parameter penting dalam melihat keberhasilan pembangunan serta kinerja pemerintah.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Gubernur juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan semakin memahami kondisi, kebutuhan, serta aspirasi para pekerja dan serikat buruh. Dengan demikian, berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan langkah penyelesaian yang tepat.
Terkait penetapan UMP 2027, Andi Sudirman menegaskan bahwa seluruh pihak harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis dari pemerintah pusat. Data statistik resmi juga menjadi landasan penting dalam proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum.
Ia mengajak seluruh unsur yang hadir untuk menjaga dialog terbuka dan saling menghormati dalam menyampaikan pandangan.
Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi yang terukur. Sementara itu, pengusaha diharapkan memaparkan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya operasional, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap terbangun hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Dialog ini juga diharapkan menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan pengupahan 2027 yang mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus memperhatikan keberlangsungan dunia usaha di Sulawesi Selatan. (*)
