JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, hadir mewakili Pemprov Sulsel untuk memaparkan komitmen, kebijakan, serta implementasi keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Presentasi berlangsung di hadapan panelis yang terdiri atas Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat, Joemarthine Chandra; Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko; serta akademisi, Emilia Bassar.
Dalam paparannya, Andi Winarno menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel terus berupaya memperluas akses informasi publik melalui penguatan sistem komunikasi dan peningkatan kualitas layanan informasi yang inklusif.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan situs web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sulsel sebagai pusat layanan informasi bagi seluruh PPID pelaksana di lingkup Pemprov Sulsel.
Selain itu, Pemprov Sulsel turut memperhatikan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan kesempatan yang setara dalam memperoleh dan mengakses informasi publik.
“Alhamdulillah hari ini kita bahagia karena mengikuti uji publik Monev. Kita di Sulsel sudah tiga kali mendapatkan predikat Informatif dan tetap berkomitmen bagaimana informasi itu bisa terbuka, khususnya untuk pelayanan di Sulawesi Selatan,” ujar Winarno.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah harus dapat diketahui oleh publik.
“Apapun yang kita lakukan harus terpublikasi semua sebagai bentuk akuntabilitas kita ke masyarakat. Kita membangun masyarakat harus tahu dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Apapun yang kita lakukan, informasinya terdiseminasi ke masyarakat,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi, Pemprov Sulsel juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola informasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan penguatan kapasitas bagi PPID pelaksana di lingkup pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Di sisi lain, peningkatan literasi informasi masyarakat turut menjadi perhatian. Pemprov Sulsel memaksimalkan edukasi mengenai keterbukaan informasi publik melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi lainnya.
Presentasi Uji Publik merupakan salah satu komponen dalam penilaian akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Dalam catatan penilaian sebelumnya, Pemprov Sulsel berhasil meraih predikat Informatif pada 2022, 2024, dan 2025. Sementara pada 2023, Pemprov Sulsel berada pada kategori Menuju Informatif.
Melalui keikutsertaan dalam Uji Publik Monev 2026, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. (*)
