BULUKUMBA, NEWSURBAN.ID — Pasca definitif sebagai Direktur RSUD Bulukumba (RSUD HA Sulthan Daeng Radja), dr. Rizal Ridwan Dappi tak mau jalan di tempat.
Ia bergerak cepat, benar-benar ingin memajukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bulukumba, demi mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
Ia pun menyiapkan terobosan demi membawa Bulukumba terdepan dalam pelayanan kesehatan. Suatu tekad yang menurut dr Rizal, membutuhkan komitmen, kerja keras dan kerja kolaborasi.
Baca Juga: Shalat Idul Adha, PHBI Bulukumba Pusatkan di Masjid ICDT
Sebab itu, pihaknya menginiasi pembentukan tim terpadu pelayanan kesehatan masyarakat. “Alhamdulillah hari ini kita undang beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, termasuk Baznas. Kita bahas pelayanan kesehatan masyarakat,” kata dr Rizal mengawali sambutannya di lantai 2 aula pertemuan RSUD HA Sulthan Dg Radja, Rabu, 6 Juli 2022.
Menurut Rizal, mengoptimalkan pelayanan kesehatan khususnya masyarakat kurang mampu, merupakan tanggung jawab bersama.
Tanggungjawab itu, katanya tak hanya RSUD saja, tapi semua stakeholder terkait, harus ikut berperan aktif.
Baca Juga: Mandiri Benih Inisiasi Gubernur Andi Sudirman, Petani Bulukumba: Kualitasnya Bagus dan Mulai Tumbuh
Selama ini tambah Rizal, yang selalu menjadi sorotan pada pelayanan kesehatan adalah RSUD. Padahal, ada beberapa variabel dan pendekatan yang harus di cermati, sebelum menarik suatu kesimpulan.
“Kita di RSUD pasti bekerja secara profesional sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Di pundak kami, ada sumpah janji profesi,” katanya, kemudian mengajak OPD terkait untuk membedah masalah-masalah pelayanan yang ada selama ini. Sembari mencari titik temu dalam melahirkan sebuah formulasi yang baik.
Karena itu, Rizal berharap agar semua stakeholder terkait, dapat menyatukan persepsi, sekaligus memantapkan langkah-langkah strategis dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Baca Juga: Dapat Bantuan Kapal, Nelayan di Bulukumba Berterima Kasih ke Gubernur Andi Sudirman
“Hasil pertemuan ini, akan kita tindaklanjuti lagi dan diperluas. Saya kira, penting juga kehadiran DPMD. Sebab, kunci Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ada sama Kepala Desa,” jelasnya.
Kepala Disdukcapil Bulukumba, Dedi Rahmadi mengaku salut dengan terobosan yang akan dilakukan Direktur RSUD untuk membentuk Tim Terpadu. Ia menilai langkah tersebut, sangat tepat.
“Saya kira, memang butuh kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Apalagi, yang tak kalah penting menurut saya, yang harus dibahas adalah SKTM,” katanya.
Baca Juga: Di Bulukumba, Gubernur Andi Sudirman Tinjau Sawah yang Tanam ‘Mandiri Benih’ di Lahan Pertanian Warga
Dedi menyarankan agar ke depan, tak ada lagi pasien di RSUD yang keluar paksa, hanya karena ingin mengurus administrasi kependudukan (adminduk) yang-dipersyaratkan.
“Jadi saran saya, ada semacam loket pengaduan (customer service) di RSUD. Pasien atau keluarga pasien yang tidak memiliki adminduk, tak perlu lagi ke Dukcapil. Cukup di loket itu. Nanti tim atau petugas di situ yang menghubungi Dukcapil dan petugas kami yang akan jemput bola ke RSUD,” katanya.
Pimpinan Baznas Bulukumba bidang Pendistribusian, Muhammad Yusuf Shandy menyebut bahwa jumlah permohonan masyarakat untuk bantuan kesehatan di RSUD tahun 2022, meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga: BKAD Di bantu APH Tertibkan Aset Pemprov Sulsel di Bulukumba
“Mungkin karena anggapannya orang bahwa Baznas banyak uang. Ada Rp600 juta lebih per bulan dari zakat profesi ASN. Meski angka itu terus berkurang, seiring dengan adanya ASN yang pensiun setiap bulan,” ujarnya.
Yusuf Shandy mencontohkan, pernah satu ketika masuk permohonan bantuan ke Baznas. Namun, setelah-diasesmen dan di verifikasi, ternyata pemohon tak sesuai kualifikasi untuk menerima bantuan.
“Setelah kami asesmen dan verifikasi, ternyata yang bersangkutan punya 1 mobil, 3 motor dan rumahnya bagus. Terpaksa kami angkut pulang semua bantuan saat itu. Kami tak mau bernegosiasi,” tukasnya.
Baca Juga: Kerukunan Keluarga Bulukumba Palu Terbentuk
Karena itu, kata Yusuf Shandy, perlu ada tim terpadu, sehingga kejadian-kejadian seperti yang di contohkan, tak terjadi lagi.
Sementara itu, Kabid Linjamsos Dinsos Bulukumba, Irwan mengurai bahwa kuota BPJS bagi warga tidak mampu yang dibayarkan oleh Pemda melalui APBD, hanya 80 ribu.
“Kalau warga tak mampu tapi tak masuk di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), maka kami dorong ke Baznas. Tapi, tetap kami berikan rekomendasi,” katanya. (cr/*)
