BONE, NEWSURBAN.ID — Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) sukarela kembali mendatangi Kantor DPRD Bone, Rabu, (5/10/2022). Kedatangnya mereka untuk menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), terkait sejumlah Nakes sukarela tidak diikutkan dalam pendataan seleksi PPPK.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Bone, dr. A. Baso Riad Padjalangi secara tegas mempertanyakan jumlah kuota yang-diusulkan oleh Pemerintah Bone, khusus tenaga kesehatan.
“Ada 500 kuota kesehatan yang-disiapkan dari Kemenpan RB. Berapa Kuota kesehatan di Kabupaten Bone ini?,” tanyanya.
Riad mendorong agar Pemerintah Bone, untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait permintaan kuota PPPK untuk Nakes.
“Kami minta agar tenaga sukarela ini bisa diikutkan dalam seleksi PPPK. Soal lulus atau tidaknya itu soal kemampuan peserta. Coba koordinasi dengan pusat, kalau bisa Komisi IV siap dampingi,” ucapnya.
Baca juga: Ratusan Tenaga Sukarela Nakes Geruduk Gedung DPRD Bone Tuntut Kejelasan Status
Menurutnya, sampai saat ini belum ada kuota PPPK Kesehatan di Bone. Di sisi lain, A. Muh Salam menambahkan, jauh sebelum ada persoalan ini muncul agar Pemda Bone, tidak merekrut dan mengeluarkan SK honor daerah.
“Kami di Komisi IV telah mengatensi ini. Ada 10 tahun tidak mendapatkan SK Honor Daerah. Kemudian, ada bahkan hanya satu bulan kerja sudah dapatkan SK. Jadi SK ini perlu kita uji juga mekanisme keluarkan,” tegas A. Muh. Salam yang akrab dipanggil Lilo.
Lanjut kata Lilo, terkait dengan mekanisme SK pihaknya telah berulang kali mewarning dinas kesehatan dalam mengeluarkan SK Honor Daerah.
Baca juga: Dugaan Pungli K3S Terhadap Guru PPPK di Bone Diusut Polisi, AKBP Ardyansyah: Sementara Diselidiki
“Ini sudah ada lebih 10 tahun telah mengabdi. Namun belum mendapatkan SK. Pertanyaan kemudian apa dasarnya keluar ini SK. Atau kah harus ada orang dalam?,” tukasnya.
Sementara itu, Koordinator Perwakilan Aliansi Tenaga Kesehatan Sukarela, Didit dalam penyampaiannya dalam RDPU tersebut berharap agar seribu lebih Nakes Sukarela di Bone dapat di data dan ikut seleksi PPPK.
“Ada regulasi baru mereka yang sukarela tidak ikut terdata. Sementara ada syarat harus tidak terdata. Persyaratan slip gaji, mereka telah bekerja 12 tahun. Mereka tidak menuntut lolos. Tapi mereka hanya ingin-diikutkan berkompetisi pada PPPK ini,” ungkapnya.
Baca juga: Terima SK Guru PPPK, Bupati Bone Harap Tingkatkan Kualitas Kerja
Dalam rapat tersebut, turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, drg Yusuf Tolo, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bone dan Kabag Organisasi Setda Bone.
RDPU tersebut molor satu jam dari jadwal semula Pukul 14.00 Wita. Molornya rapat di sebabkan legislator terlambat tiba di ruang Komisi IV.
Meski puluhan Aliansi Tenaga Kesehatan Sukarela terkait pendataan Non ASN Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bone telah menunggu hingga di luar ruang rapat. (Fan/*)
