MetroNewsNusantara

Bappeda Target 2024 Kemiskinan Ekstrem di Makassar Nol Persen

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Pemerintah Kota Makassar menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem di Makassar bisa tercapai pada pada 2024 mendatang. Hal itu, mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang-digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar di Hotel Gammara Makassar, Selasa (18/10/22).

FGD tersebut membahas mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan rencana penyusunan dokumen RPKD kota Makassar tahun 2023-2024.

Kemiskinan ekstrem atau absolute,didenifisikan sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia. Termasuk makanan, air minum, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.

Walikota Makassar dalam sambutan yang-dibacakan Asisten ll Pemkot Makassar, Rusmayani Madjid menyampaikan Presiden Joko Widodo telah memberi Instruksi No. 4 tahun 2022 tentang mewujudkan kemiskinan ekstrim nol persen pada 2024.

Baca Juga: Danny Pomanto Hadiri Pengarahan Presiden Bahas Pengendalian Inflasi

“Kemiskinan ekstrem bukan hanya masalah pendapatan. Tetapi juga terkait dengan ketersediaan jasa salah satu Intruksi Presiden No. 4 tahun 2022 mewujudkan kemiskinan ekstrem 0% pada 2024 itu juga-diharapakan terjadi dikota Makassar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan pemerintah telah berupaya keras menangani kemiskinan ekstrem dengan bebgai program pemerintah.

“Upaya pertama yang dilakukan dalam Penaggulangan kemiskinan ekstrem adalah adanya program pemerintah. Kemudian, bagaimana program dan kegiatan dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tertuang dalam dokumen perencanaan,” terangnya.

Kedua, konvergensi program anggaran dan sasaran bagaimana dukungan terhadap program nasional inovasi penguatan kapasitas. Serta penguatan kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah. Ketiga, pemantauan dan evaluasi secara berkala capaian penghapusan kemiskinan ekstrem di kota Makassar.

Rusmayani mengemukakan, dalam mondorong percepatan penurunan kemiskinan ekstrem-dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan produktifitas untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Baca Juga: Tim Massikola Selamatkan Anak Putus Sekolah di Kelurahan Maccini Gusung

Menurutnya, hal itu,dilakukan dengan strategi khusus, berupa multiple intervention dengan mengurangi beban kelompok miskin dan rendah. Serta, pemberdayaan masyarakat dengan meningkat produktivitas.

Ia berharap pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berjalan dengan terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Melalui kolaborasi intervensi dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan non pemerintah.

Sementara itu, Kepala Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah Setwapres RI G. Irwan Suryanto mengatakan untuk mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024, membutuhkan sinergi antara pemerintah dan non-pemerintah.

“Kemiskinan ekstrem ini memang sudah menjadi arahan bapak presiden. Untuk mencapai angka nol persen tahun 2024,dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari pemerintah dan non pemerintah,” paparnya.

Dari survei yang ada, setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,14% dari total penduduk Indonesia.

“Dari tahun ke tahun penurunan kemiskinan ekstrem cenderung melambat. Hal ini akibat angka kemiskinan di bawah 10 persen atau satu digit itu memang karakteristiknya turun melambat,” terang Irwan.

Baca Juga: Makassar Menuju Zero Kumuh, Danny Pomanto Ground Breaking Program RISE di Untia

Ia juga mengatakan, angka kemiskinan ekstrem di Kota Makassar tahun 2022 yaitu 0,92% atau 14.441 jiwa dari total penduduk 1,5 juta Jiwa.

“Artinya ini menjadi tugas pemerintah untuk memberi program konvergensi,” pungkasnya.

Irwan menambahkan dua program yang kini pemerintah daerah jalankan. Yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Namun itu, kata dia tidak cukup. Kedua program tersebut harus-dibarengi dengan program wilayah-wilayah kantong kemiskinan agar pemberian program tepat sasaran.

“Mengurangi beban kelompok miskin dan rendah, pemberdayaan masyarakat dengan meningkat produktifitas, tapi itu tidak cukup. Pastikan kedua program ini ada di wilayah-wilayah kantong kemiskinan sehingga intervensi yang-dilakukan tepat sasaran,” ujar Irwan. (#)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com