MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur di tengah masih adanya kemiskinan ekstrem kembali menjadi perhatian kalangan akademisi. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
Ekonom Universitas Hasanuddin sekaligus Ketua Dewan Pakar MKPD CIDES ICMI Sulawesi Selatan, Prof. Hamid Paddu, menilai fenomena tersebut merupakan paradoks pembangunan yang kerap terjadi di daerah kaya sumber daya alam.
Menurutnya, besarnya PDRB maupun tingginya produksi nikel tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Yang terjadi adalah paradoks pembangunan. Daerah sangat kaya, PDRB per kapita sangat tinggi, produksi nikel besar, tetapi manfaat ekonomi tidak sepenuhnya tersebar merata kepada seluruh masyarakat,” kata Hamid, Kamis (2/7/2026).
Ia menjelaskan, tingginya PDRB Luwu Timur sebagian besar ditopang oleh aktivitas industri pertambangan nikel, terutama yang dijalankan PT Vale Indonesia Tbk. Namun, nilai ekonomi yang tercipta lebih banyak berasal dari keuntungan perusahaan, penyusutan modal, pembayaran kepada investor, serta karakter industri pertambangan yang cenderung padat modal.
Akibatnya, meskipun nilai PDRB per kapita tergolong tinggi, pendapatan rumah tangga masyarakat tidak serta-merta mengalami peningkatan.
“Ekonomi daerah tumbuh lebih cepat daripada kesejahteraan masyarakat. PDRB yang tinggi merupakan angka rata-rata, sementara manfaat ekonominya belum tentu dirasakan secara merata oleh warga,” ujarnya.
Hamid menilai struktur ekonomi Luwu Timur hingga kini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Sementara itu, sektor produktif lain seperti pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri pengolahan, pariwisata, serta ekonomi kreatif belum berkembang secara seimbang.
Ketimpangan tersebut, lanjutnya, memunculkan dualisme pembangunan. Kawasan yang berada di sekitar pusat industri berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah pertanian maupun desa-desa yang jauh dari aktivitas pertambangan.
Akibatnya, kesenjangan antarkawasan masih terlihat, baik dari sisi infrastruktur, akses pendidikan, maupun layanan kesehatan.
“Muncul kesenjangan antarkawasan. Akses pendidikan berbeda, pelayanan kesehatan belum merata, dan masih ada desa-desa yang tertinggal dari sisi infrastruktur,” katanya.
Hamid menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak cukup diatasi hanya dengan meningkatkan investasi di sektor pertambangan. Pemerintah juga perlu memastikan kekayaan sumber daya alam mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar di daerah serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Ia mendorong percepatan pembangunan industri hilirisasi nikel di Luwu Timur agar nilai tambah dan kesempatan kerja tidak seluruhnya berpindah ke kawasan industri di luar daerah.
“Hilirisasi seharusnya dikembangkan di daerah penghasil, sehingga kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi lokal dapat tumbuh lebih besar,” ujarnya.
Selain hilirisasi, Hamid menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah didorong memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan kerja melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, termasuk Universitas Hasanuddin, serta Balai Latihan Kerja (BLK), agar tenaga kerja lokal mampu mengisi posisi strategis di sektor industri.
Di sisi lain, pengembangan UMKM dan industri pendukung juga dinilai penting agar mampu terhubung dengan rantai pasok industri pertambangan dan memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat.
Hamid juga menekankan pentingnya mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan untuk investasi jangka panjang di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan inovasi. Selain itu, tata kelola penerimaan daerah perlu diperkuat agar lebih transparan dan akuntabel.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari tingginya angka PDRB, tetapi dari sejauh mana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya PDRB, tetapi dari sejauh mana seluruh lapisan masyarakat ikut menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
