NewsNusantaraSulsel

Keterbatasan Anggaran Ganggu Kinerja OPD Pemda Bone

BONE, NEWSURBAN.ID — Organisasi Perangkat Daerah (OPD) keluhkan keterbatasan anggaran operasional. Hal itu membuat kinerja tidak terlalu efektif.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bone Andi Akbar menuturkan anggaran menjadi faktor utama dalam menunjang kinerja. Sehingga ketika itu terbatas maka akan sangat berpengaruh.

“Saya selalu suarakan setiap tahun terkait dengan kekurangan anggaran akan tetapi keputusan akhirnya kembali ke TPAD,” ucapnya merespons keterbatasan anggaran, Jumat (4/11/2022).

Baca Juga: Sekwan Minta Anggota DPRD Bone Libatkan Media dalam Reses

Lebih lanjut ia mengatakan namun hasil yang didapatkan atau diperoleh tetap seperti itu atau tidak ada perubahan. Menurutnya hal itu tak relevan sebab pihaknya salah satu dari OPD yang masuk pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Biaya operasional kita hanya Rp580 juta selama satu tahun. Tetapi itupun di kurangi Rp462 juta untuk pengawal maka tinggal 100 juta lebih saja ndi, itumi di bagi 12 bulan,” katanya.

Ia mengatakan padahal jika merujuk ke skala prioritas seharusnya yang masuk kategori SPM yang di dahulukan baru di berikan OPD pendukung.

Baca Juga: Tandatangni Pakta Integritas, Bupati Bone Sarankan Cakades Siap Kalah dan Siap Menang

“Yang jelas kita yg paling rendah anggaran operasionalnya dari semua OPD,” tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mempertanyakan kenapa anggaranya yang di gunakan untuk gaji pengawal padahal bukan pihaknya yang menjadi pengawal. Harusnya di tambah uang khusus untuk itu

“Operasional kita untuk bergerak patroli hanya lebih Rp100 juta dan itu harus di bagi-bagi lagi untuk beberapa kegiatan. Itu tidak masuk akal, hanya Rp 9 juta operasional kita perbulan karena harus di bagi 12 lagi,” bebernya.

Baca Juga: Siapkan Anggaran, Bupati Bone Akan Tes Urine OPD Dan Wartawan

Kata dia sebelum pandemi anggaran dangat memadai namun saat pandemi terjadi anggaran di potong Rp1,8 miliar dan hingga saat ini belum di normalkan.

“Kenapa kita selalu di suruh bergerak terus menegakkan Perda sedangkan biaya operasional kita sangat terbatas. Untuk gaji karyawan kita saja itu Rp510 juta setiap bulan,” tambahnya. (fan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button