PALU, NEWSURBAN.ID — Rapat kerja teknis atau Rakernis Kepegawaian Provinsi Sulteng (Sulawesi Tengah) membahas manajemen Aparatur Sipil Negara dan agenda reformasi birokrasi. Rakernis Kepegawaian Provinsi Sulteng ini,dibuka Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Asri SH, MH, mewakil Gubernur Sulteng.
Kegiatan yang diinisiasi oleh BKD Provinsi Sulteng,dilaksanakan di Hotel Santika Palu, Kamis (1/12/2022). Hadir mendampingi Kaban BKD Sulteng, yakni Sekretaris BKD Provinsi Sulawesi Tengah, Neng Elly, S.H, M.M. Dan pejabat perwakilan BKD kabupaten dan Kota dan bagian kepegawaian OPD se Sulteng.
BKD juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni: Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian kabid Mutasi Kepegawaian BKD Provinsi Sulteng, Fitriyana, S.STP, M.Si.
Materi yang dia sampaikan bertajuk Mekanisme Pengelolaan Mutasi Mekanisrne Pengelolaan Kenaikan Pangkat. Dan Mekanisme Pengelolaan Pensiun, serta sejumlah narasumber lainnya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi dalam sambutannya menyampaikan selamat datang di kota palu. Kepada perwakilan bkpsdm kabupaten/kota se-sulawesi tengah, undangan dan peserta rakernis.
Baca Juga: Kongres I IAPI Sulteng Bahas Palu Geopark City
“Saya mengharapkan, selain untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai sebuah forum komunikasi di antara para pengelola kepegawaian dalam mendapatkan berbagai informasi penting dan strategis di bidang kepegawaian. Hendaknya rapat kerja teknis ini dapat-dijadikan sebagai ajang curah pendapat dan diskusi. Serta dapat di manfaatkan pula sebagai sarana untuk saling berinteraksi dan membahas berbagai permasalahan aktual kepegawaian. Sekaligus merumuskan cara penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pelayanan kepegawaian,” tuturnya.
Dengan demikian, kata dia, para pembina dan pengelola kepegawaian akan mempunyai persepsi yang sama dalam menyusun strategi kebijakan manajemen ASN.
“Harapan kita semua, kebijakan manajemen ASN dapat di laksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Yang akan menghasilkan suatu pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang sesuai dengan amanat reformasi birokrasi menuju 3 (tiga) titik sasaran,” tuturnya.
Ketiga titik sasaran itu, adalah pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Pemerintah yang efektif dan efisien. Serta Pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
Baca Juga: Kementerian PUPR Bantu PSU 1.141 Rumah Bersubsidi di Sulteng
“Kalau kita telaah, pembinaan kepegawaian yang-didasarkan pada sistem merit menurut UU ASN No. 05 tahun 2014. Di mana kebijakan dan manajemen asn yang menekankan pada 3 (tiga) aspek mutlak. Yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Pola pembinaan manajemen ASN mengalami perubahan yang-diatur melalui PP No. 11 tahun 2017 Jo. pp 17 tahun 2020. Serta berbagai turunan PP yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Dari yang selama ini berada pada tataran zona nyaman beralih menjadi zona kompetisi/persaingan yang sehat,” bebernya.
Menurutnya, hal ini merupakan tantangan yang sangat berat. Karena tidak mudah untuk mengubah mindset yang sudah demikian lama mengakar dalam birokrasi.
“Apalagi jika di perhadapkan dengan komposisi asn yang ada pada saat ini masih jauh dari ideal. ASN yang ada saat ini,didominasi oleh tenaga administrasi. Yang tidak dapat-dipungkiri akan berpotensi menjadi beban birokrasi. Serta dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam transformasi manajemen kepegawaian, apabila tidak-dikelola dengan baik melalui strategi yang tepat,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, pemerintah pusat telah mencanangkan tonggak/pondasi arah pembangunan nasional dan ASN. Pada tahun 2025 pemerintahan Indonesia-ditargetkan menjadi pemerintahan yang dinamis yang bisa mengantarkan pada terwujudnya birokrasi yang profesional.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Sulteng Capai 11,17%, Rusdy Mastura Beberkan Pemicunya
“Pada tahun tersebut, ASN harus menjelma menjadi sebuah human capital, dengan SDM berkualitas dan berkemampuan Iptek. Serta memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing tinggi sebagai birokrasi kelas dunia,” katanya.
Khusus dalam pengelolaan manajemen kepegawaian, lanjut dia, target birokrasi menjadi pemerintahan yang dinamis tersebut hanya dapat terwujud. Apabila semua mampu untuk bertransformasi, terus mengembangkan diri dan berubah. Dari yang awalnya memandang kepegawaian hanya menitikberatkan kepada administrasi semata menuju sasaran antara. Yaitu birokrasi berbasis kinerja yang menerapkan manajemen kinerja yang di dukung oleh penerapan sistem berbasis elektronik.
“Mananemen kinerja tersebut akan bermuara pada pengembangan sdm aparatur sebagai human capital yang akan menghasilkan layanan profesional,” ujarnya.
“Saya mengharapkan kepada peserta rapat kerja teknis, kiranya dapat mengikuti kegiatan ini secara serius. Sehingga dapat meningkatkan strategis di bidang kepegawaian. Agar dapat menyelesaikan masalahmasalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pelayanan kepegawaian,” pungkasnya.
Baca Juga: Tinjau Kawasan Pangan Nusantara, Gubernur Sulteng Dorong Koneksi Litbang, KPN dan Lembaga Riset
Dengan demikian, para pembina dan pengelola kepegawaian akan mempunyai persepsi yang sama menyusun strategi kebijakan manajemen asn.
Sebagai rengungan, ia mengutip ungkapan tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yaitu, apapun yang-diperbuat oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia.
“Karena itu, saya mengajak kita semua sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa, hendaknya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari hati, dengan sepenuh hati yang dilandasi dengan prinsip kehati hatian. (bap/ysf)
