MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Korsupgah KPK kampanye antikorupsi di Balai Kota Makassar. Initiative Meeting Kampanye Antikorupsi bersama Pemerinitah Kota Makassar itu, berlangsung di ruang Sipakalebbi lantai ll Balai Kota Makassar, Jumat (1/4/2022).
Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) di dampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar M Ansar turut menghadiri pertemuan ini. Bersama Wali Kota Danny, Korsupgah KPK kampanye antikorupsi di hadapan aparatur Pemerintah Kota Makassar.
Baca Juga: Parade Budaya Kota Makassar, Danny Bawakan Tradisi Pappasang, Nasehat Empat Etnis Budaya Makassar
Selain itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkot Makassar juga turut hadir beserta sejumlah kepala SKPD di lingkup Pemkot Makassar.
Usai mengelar pertemuan bersama Korsupgah KPK Danny mengatakan, pertemuan tadi bersama KPK adalah bagian dari sosialisasi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Maka tadi kita bahas lebih ke hal-hal urgen. Misalnya, monitoring Centre for Prevention (MCP). Di mana MCP kita belum maksimal. Kemarin sudah naik dari 48 ke 60 sekian, tapi sebagai ibukota provinsi Sulsel mestinya kita tetap nomor satu,” kata Danny.
Baca Juga: Wali Kota Danny Kukuhkan Dewan Kebudayaan Kota Makassar dan Beri Penghargaan Maestro Kesenian
Danny mengatakan selain membahas MCP dibahas pula tentang Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Korsupgah.
“Kalau MCP itu mengangkut managerial, sedangkan kalau SPI menyangkut pungli. Nah ini harus di benahi semua. Dan betul hipotesa saya, bahwa waktu saya kampanye ada banyak kehancuran birokrat. Itu luar biasa dan dampaknya masih sampai sekarang,” ujar Danny.
Danny berjanji untuk membenahi semuanya pada tahun ini.
Baca Juga: Terapkan Digitalisasi Pelayanan Publik, Wali Kota Danny Raih Penghargaan DIA 2022
“Saya janji, tahun ini kita sudah mulai. Intinya resetting belum total, karena kita baru dapat jawaban. Dukcapil baru tiga hari lalu sudah ada penetapan,” tuturnya.
Danny menjelaskan saat Ini, dirinya baru mau lagi mengadakan resetting, namun persoalannya lagi, ada pemeriksaan BPK
“Nah, kalau di tinggalkan pos itu, siapa mau jelaskan itu karena mau di ganti. Nah, itu semua yang jadi kendala,” bebernya.
Baca Juga: Raih Penghargaan Kota Sehat 2022, Wali Kota Danny: Masifkan Edukasi, Tingkatkan Pelayanan
Olehnya itu Danny bersama pihak Pemkot Makassar akan melakukan konsultasi lebih lanjut terkait hal ini bersama dengan BPK .
“Saya punya misi visi bahwa pemerintahan yang bebas indikasi korupsi dan itu ada tiga yang setiap pejabat harus penuhi. Yaitu jujur LHKPN, bebas temuan BPK, dan bebas temuan dari inspektorat,” tutupnya. (cr/*)
