![Inflasi Sulawesi Selatan Terkendali di Angka 2,42 Persen YoY](https://newsurban.id/wp-content/uploads/2024/06/inflasi-sulawesi-selatan-terkendali.jpg)
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Inflasi Sulawesi Selatan Bulan Mei 2024 relative terkendali, dengan angka year-on-year (YoY) sebesar 2,42 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender 1,10 persen. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi semua pihak atas sinergi yang dilakukan.
“Alhamdulillah, terima kasih. Sulsel masih tetap bertahan inflasi year on year dengan 10 besar terendah dengan inflasi 2,42 persen,” kata Prof Zudan.
Inflasi (YoY) Provinsi Sulsel Bulan Mei 2024 ini turun dari April 2024, yaitu 2,61 persen. Inflasi bulan Mei lebih rendah dari inflasi nasional periode yang sama. Pada Mei 2024, 2,84 persen.
Baca Juga: Kemenkopukm-Pemprov Sulsel Dukung Rumah Produk Bersama Garam Pangkep
Hal ini dia sampaikan pada pertemuan High Level Meeting (HLM) TPID bersama Forkopimda dan Bupati/Wali kota se Sulsel, di Baruga Phinisi lantai 4 Kantor Perwakilan BI, Selasa, 4 Juni 2024.
Prof Zudan menyampaikan, penanganan inflasi menjadi fokus karena melaksanakan arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri.
Indeks Harga Konsumen harus-ditekan, selain melakukan pasar murah. Menurutnya yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan subsidi langsung ke pedagang atau distributor.
“Pasar murah-dilaksanakan untuk melayani masyarakat yang jauh dari pasar. Sedangkan yang dekat, dengan pasar subsidi langsung ke pedagang dan distributor,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Kembali Raih Opini WTP Atas Pengelolaan Keuangan TA 2023
Dengan harga terkendali, kata Prof Zudan, masyarakat dapat harga yang murah dan terjangkau. Dengan harga yang murah, petani juga tidak-dirugikan karena langsung subsidi ke pedagang dan distributor. Subsidi bisa untuk transportasi. Namun perlu-dilakukan pengawasan dengan baik.
Menurutnya, penanganan inflasi dapat dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan-dimasukkan ke dalam APBD. Dapat di masukkan ke RKPD 2025, RPJM 2025-2030 dan RPJP 2025-2045.
“Arahan Presiden, penanganan inflasi-dimasukkan ke Rencana Kerja Pemerintah dan masukkan ke APBD,” tandasnya. (*)
Baca Berita dan Artikel Lain di Google News