MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Jelang Ramadan 1447 Hijriyah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus matangkan strategi kendalikan harga pangan di pasar.
Hal itu, mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulawesi Selatan yang dipimpinSekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel), Jufri Rahman.
Mengusung tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan–Idulfitri Tahun 2026 serta Sinergi Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan”. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat, 13 Februari 2026.
HLM tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel, pimpinan instansi vertikal, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, serta undangan terkait lainnya.
Pelaksanaan HLM TPID difokuskan pada pengendalian inflasi menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri, sementara HLM TP2DD menitikberatkan pada evaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) periode 2024–2025 serta penguatan rencana program ETPD tahun 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian TPID dan TP2DD Sulsel menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk menyusun strategi dan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mengakselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.
Jufri melaporkan bahwa pasca HLM TPID Provinsi Sulsel pada 3 Desember 2025 lalu, beberapa kabupaten/kota telah menindaklanjuti arahan Gubernur melalui koordinasi dan berbagai kegiatan yang bersifat intervensi atas ketersediaan pasokan dan harga pada berbagai kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
“Kami mengapresiasi upaya tersebut dan berharap koordinasi yang dijalankan dapat mendorong stabilisasi harga dan memperkuat kinerja TPID di daerah,” jelas Jufri Rahman.
Terkait TP2DD, Jufri Rahman menyampaikan bahwa hingga 16 Mei 2025, TP2DD Provinsi Sulsel, TP2DD di 24 kabupaten/kota, serta Bank Sulselbar selaku Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Sulsel telah menyampaikan Laporan Championship 2025 secara 100 persen tepat waktu.
Selain itu, seluruh TP2DD juga telah menuntaskan pengisian Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada 23 Januari 2026.
Ia juga memaparkan capaian Sulawesi Selatan dalam program nasional TP2DD. Provinsi Sulsel berhasil meraih Juara 1 TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Sulawesi selama empat tahun berturut-turut (2022–2025).
Prestasi tersebut turut ditopang oleh capaian daerah, antara lain Kota Makassar, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Luwu pada berbagai kategori tingkat wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2026, Sulawesi Selatan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,47 persen (month to month/mtm) yang dipengaruhi oleh peningkatan harga emas perhiasan dengan andil 0,20 persen, serta kenaikan harga komoditas ikan segar.
Secara tahunan, inflasi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 4,11 persen (year on year/yoy) yang terutama didorong oleh penyesuaian tarif listrik seiring normalisasi kebijakan pascapemberian diskon tarif listrik pada tahun sebelumnya.
“Kami berharap HLM ini dapat merumuskan rekomendasi yang efektif untuk pengendalian inflasi pada periode HBKN Ramadan–Idulfitri 2026, baik di sisi hulu, antara, maupun hilir. Kami mohon dalam rapat ini beberapa dinas provinsi serta bupati dan wali kota yang hadir dapat menjelaskan strategi teknis pengendaliannya,” tuturnya.
Dari sisi perkembangan digitalisasi ETPD, meskipun Sulawesi Selatan telah meraih prestasi nasional TP2DD selama empat tahun berturut-turut, masih terdapat sejumlah tantangan di tingkat kabupaten/kota, antara lain rendahnya frekuensi pelaksanaan HLM, belum optimalnya dokumentasi kegiatan koordinasi, realisasi roadmap P2DD yang belum sepenuhnya sesuai rencana, serta implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih terbatas.
Oleh karena itu, dalam forum ini juga dibahas penguatan kelembagaan TP2DD, termasuk penyusunan dan pembaruan roadmap P2DD, pembaruan regulasi ETPD, serta penunjukan person in charge (PIC) digitalisasi di sektor-sektor potensial seperti parkir, pasar, air minum, dan pariwisata.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berharap arahan strategis dari Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dapat menjadi komitmen bersama yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan stabilitas harga, percepatan digitalisasi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan perkembangan kondisi inflasi terkini, risiko inflasi ke depan, serta rekomendasi intervensi stabilisasi harga pangan menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri. Ia juga menyampaikan perkembangan Indeks ETPD serta pendalaman isu terkait tantangan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. (*)
