BONE, NEWSURBAN.ID — Konflik internal Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KEPMI) Bone memasuki babak baru setelah muncul dualisme kepemimpinan yang dipicu pelaksanaan dua kongres berbeda yang sama-sama mengatasnamakan organisasi tersebut.
Mantan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) KEPMI Bone, Abdul Muhaimin, menilai kondisi tersebut merupakan akumulasi persoalan yang terjadi sejak berakhirnya masa kepengurusan DPP KEPMI Bone periode 2022–2024 yang dinilai tidak mampu melaksanakan kongres tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi organisasi.
Menurut Muhaimin, keterlambatan pelaksanaan kongres mengakibatkan stagnasi organisasi dan kekosongan kepemimpinan di tingkat pusat. Situasi itu, kata dia, diperparah karena Ketua Umum periode sebelumnya dinilai tidak lagi menjalankan fungsi organisasi secara efektif sejak akhir 2024.
“Untuk menyelamatkan organisasi, Sekretaris Jenderal saat itu meminta pandangan Dewan Pembina dan dilakukan musyawarah bersama Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO). Hasilnya adalah penunjukan caretaker untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan dan kongres dapat dilaksanakan,” ujar Muhaimin, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan keputusan MPO, caretaker kemudian menyelenggarakan Kongres KEPMI Bone sebagai forum yang dianggap konstitusional untuk mengakhiri kevakuman organisasi sekaligus menetapkan kepemimpinan baru.
Namun, setelah kongres tersebut terlaksana, muncul kongres lain yang diselenggarakan oleh pihak pengurus sebelumnya. Forum tersebut kemudian memunculkan polemik karena menghasilkan kepemimpinan yang berbeda.
“Ini yang kemudian melahirkan krisis legitimasi karena ada dua hasil kongres yang sama-sama mengklaim sebagai forum sah KEPMI Bone,” katanya.
Muhaimin mempertanyakan dasar kewenangan penyelenggaraan kongres susulan tersebut. Menurutnya, pihak yang menggelar forum itu sebelumnya merupakan bagian dari mekanisme caretaker yang dibentuk oleh MPO.
Selain itu, ia juga menyoroti proses distribusi undangan kongres susulan yang dinilai tidak melibatkan seluruh Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) secara merata. Menurutnya, forum tertinggi organisasi semestinya menjamin prinsip keterwakilan, demokrasi, dan partisipasi seluruh elemen organisasi.
Muhaimin juga menyinggung minimnya keterlibatan unsur senior organisasi dalam kongres susulan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, hanya satu anggota Dewan Senior yang hadir pada pembukaan forum.
“Memang kehadiran senior bukan syarat konstitusional sah atau tidaknya kongres. Namun minimnya dukungan dari unsur senior menunjukkan forum itu belum memperoleh pengakuan yang luas dari elemen strategis organisasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Muhaimin mengungkapkan adanya kekhawatiran terkait dugaan keterlibatan pihak luar dalam dinamika pelaksanaan kongres susulan. Sorotan tersebut muncul karena forum itu digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bone.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan tidak akan mengambil sikap maupun keberpihakan terhadap konflik internal KEPMI Bone sebelum persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme organisasi. Pemkab juga meminta seluruh pihak menyelesaikan perbedaan sesuai aturan organisasi yang berlaku serta menjaga independensi organisasi dari segala bentuk intervensi pihak luar.
Muhaimin menegaskan penyelesaian konflik harus dikembalikan kepada konstitusi organisasi agar tidak semakin memperdalam perpecahan di tubuh KEPMI Bone.
“KEPMI Bone dibangun di atas prinsip konstitusi, musyawarah, independensi, dan pengabdian. Karena itu, seluruh kader harus menjaga marwah organisasi serta menolak segala bentuk intervensi yang dapat merusak arah perjuangan organisasi,” tegasnya.(farhan)
