Lantik 369 Kepala Sekolah, Appi Titip Amanah Kawal SPMB Bersih dan Wujudkan Pendidikan Terbaik
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi melantik dan mengukuhkan 369 kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Tribun Lapangan Karebosi, Selasa (23/6/2026). Momentum tersebut menjadi tonggak penting dalam penataan dunia pendidikan Kota Makassar karena merupakan pelantikan dan pergeseran kepala sekolah secara komprehensif pertama dalam hampir satu dekade terakhir.
Sebanyak 369 kepala sekolah yang dilantik terdiri atas 314 kepala sekolah SD dan 55 kepala sekolah SMP. Seluruhnya telah melalui proses seleksi berjenjang, mulai dari uji kompetensi, wawancara mendalam hingga penelusuran rekam jejak.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, dan keteladanan.
“Tugas berat dan tanggung jawab besar sudah menanti di depan mata. Ini sebuah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan,” tegasnya.
Kawal SPMB Bersih dan Berintegritas
Pelantikan tersebut bertepatan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026. Karena itu, Munafri memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan SPMB yang bersih, jujur, adil, dan transparan.
Ia meminta seluruh kepala sekolah beserta tim verifikator menjalankan proses penerimaan peserta didik sesuai aturan tanpa praktik kecurangan.
“Saya tidak ingin lagi mendengar ada praktik-praktik curang. Sekolah adalah laboratorium moral, bukan pasar memperjualbelikan kebutuhan sekolah,” tegasnya.
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar itu, proses penerimaan murid merupakan gerbang awal pendidikan. Jika sejak awal telah dicederai ketidakjujuran, maka akan berdampak terhadap pembentukan karakter generasi penerus.
“Saya meminta seluruh verifikator sekolah menjalankan proses verifikasi dan validasi data pendaftar secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Selain mengawal pelaksanaan SPMB, Munafri juga menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk segera melakukan sinkronisasi dan pembenahan data kepegawaian di masing-masing satuan pendidikan sebagai tugas pertama setelah dilantik.
“Tugas ini menjadi prioritas pertama yang harus dikerjakan sesaat setelah para kepala sekolah kembali ke sekolah masing-masing,” katanya.
Sekolah Harus Aman, Inklusif, dan Bebas Perundungan
Munafri juga menekankan pentingnya transformasi sekolah menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, serta bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan.
Ia menegaskan tidak boleh ada anak di Kota Makassar yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
“Kita harus memastikan tidak ada anak Makassar yang putus sekolah. Pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik,” ujarnya.
Kelola Sampah Sejak Dini
Dalam arahannya, Munafri turut memasukkan pengelolaan sampah sebagai salah satu program prioritas pendidikan. Ia meminta seluruh sekolah membangun budaya memilah sampah sejak dini melalui penyediaan tempat sampah organik dan nonorganik serta pembiasaan kepada peserta didik.
“Sampah harus menjadi sahabat yang bisa memberikan manfaat dan keuntungan bagi sekolah,” katanya.
Ia bahkan mendorong peserta didik membawa sampah organik maupun nonorganik dari rumah sebagai bagian dari pendidikan lingkungan.
Tidak hanya siswa, kepala sekolah dan guru juga diminta menjadi teladan dengan menerapkan kebiasaan memilah sampah di lingkungan keluarga.
“Modalnya cuma dua ember. Tetapi dampaknya sangat besar kalau dilakukan secara konsisten,” tuturnya.
Selain itu, seluruh sekolah juga diinstruksikan melaksanakan program penanaman pohon guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih hijau, teduh, dan nyaman.
Larang Pungutan Perpisahan
Pada kesempatan tersebut, Munafri juga mengingatkan agar sekolah tidak lagi menyelenggarakan acara perpisahan yang berlebihan dan membebani orang tua siswa.
Menurutnya, kegiatan perpisahan sebaiknya dilaksanakan secara sederhana tanpa adanya pungutan wajib kepada wali murid.
“Kalau ada orang tua yang mau menanggung sendiri silakan. Tapi kalau harus patungan dan memberatkan orang tua murid, jangan dilakukan,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa sekolah bukan tempat melakukan praktik-praktik yang justru menambah beban masyarakat.
Monitoring Rutin dan Perhatian bagi Guru Pulau
Untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif, Munafri menyatakan akan menggelar evaluasi rutin bersama kepala sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP setiap bulan.
Forum tersebut akan menjadi wadah membahas berbagai persoalan pendidikan sekaligus mencari solusi bersama.
“Saya ingin mendengar kalau orang bertanya di mana pendidikan terbaik di Indonesia, jawabannya ada di Kota Makassar,” ujarnya.
Wali Kota juga memberikan perhatian khusus kepada guru dan kepala sekolah yang bertugas di wilayah kepulauan. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, akan menambah insentif serta menyiapkan fasilitas transportasi laut guna menunjang mobilitas tenaga pendidik.
“Kami tidak ingin lagi mendengar keluhan bahwa kepala sekolah berbulan-bulan tidak datang ke pulau atau guru pulang lebih cepat daripada muridnya,” katanya.
“Transportasi akan kami siapkan agar akses menuju sekolah dapat berjalan dengan baik,” sambungnya.
Usai pelantikan, Munafri menegaskan bahwa pengukuhan kepala sekolah merupakan bagian dari upaya membenahi tata kelola pendidikan secara menyeluruh. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia sekaligus amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui layanan pendidikan yang berkualitas.
“Kita harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas. Karena itu dunia pendidikan harus ditata dengan sangat baik,” ucapnya.
Ia juga meminta seluruh kepala sekolah memastikan kesiapan sarana dan prasarana, kecukupan tenaga pendidik, serta aktif melaporkan setiap kebutuhan sekolah kepada pemerintah daerah.
“Jangan sampai ada sekolah yang kekurangan guru atau fasilitas tetapi tidak pernah dilaporkan. Karena itu evaluasi akan dilakukan rutin agar seluruh persoalan pendidikan bisa segera ditangani,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu, mengatakan pelantikan massal tersebut merupakan bagian dari agenda penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Ia mengapresiasi dukungan insan pers yang terus mengawal proses penataan birokrasi, termasuk tahapan validasi data kepala sekolah yang berlangsung cukup panjang hingga pelantikan dapat terlaksana.
“Harapan kami sinergi yang harmonis dengan media dapat terus terjalin, baik dalam menyebarluaskan informasi pembangunan maupun memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan pelayanan publik Pemerintah Kota Makassar,” pungkasnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran perangkat daerah, serta unsur Forkopimda Kota Makassar.
