BONE, NEWSURBAN.ID – Ratusan buruh proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kembali melakukan aksi protes lantaran upah mereka belum dibayarkan.
Aksi yang berlangsung pada Senin malam, 10 Agustus 2026, tersebut sempat memanas dan berujung kericuhan setelah para pekerja meluapkan kekecewaan kepada pihak mandor proyek.
Para buruh menuntut pembayaran upah sesuai kesepakatan yang dilakukan setiap dua minggu. Namun, sejumlah pekerja mengaku telah bekerja hingga tiga minggu tanpa menerima pembayaran.
Aksi protes tersebut merupakan kali kedua dilakukan para pekerja dengan persoalan serupa.
Salah seorang pekerja, Alwi, mengaku sudah tiga minggu belum menerima upah. Kondisi tersebut membuat dirinya bersama sejumlah pekerja lain terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ini saya tiga minggu belum digaji, sementara keluarga di kampung sudah minta terus. Kami para pekerja dominan dari Jawa, jauh-jauh ke Sulsel untuk cari nafkah, tapi kami justru terpaksa ngutang kiri kanan ke warung untuk buat makan karena gaji belum terbayarkan,” ungkap Alwi.
Menurut Alwi, beberapa minggu sebelumnya para buruh juga telah melakukan aksi protes terkait persoalan pembayaran upah. Saat itu, persoalan tersebut sempat mendapatkan solusi sehingga para pekerja berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Namun, harapan tersebut kembali pupus setelah pembayaran upah kembali tersendat.
Kekecewaan para pekerja kemudian memuncak ketika ratusan buruh mendatangi pihak mandor. Situasi sempat tidak terkendali hingga mandor proyek yang diketahui bernama Samsuri nyaris menjadi sasaran amukan para pekerja.
Beruntung, Samsuri segera diamankan ke kantor manajemen sehingga aksi kekerasan terhadap dirinya dapat dihindari.
Tak berhenti di situ, massa yang terlanjur emosi juga sempat melakukan pengrusakan terhadap kantor yang berada di area proyek. Kaca jendela dan pintu kantor terlihat pecah dan berserakan di lantai.
Situasi tersebut membuat aparat kepolisian turun tangan. Puluhan personel dari Polsek Tanete Riattang dan Polres Bone diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan situasi sekaligus mencegah terjadinya aksi kekerasan yang lebih besar.
Polisi kemudian memanggil pihak mandor, manajemen proyek, serta perwakilan buruh untuk mengetahui akar persoalan pembayaran upah yang memicu aksi protes.
Karena situasi di lokasi proyek masih dianggap rawan dan dikhawatirkan terjadi aksi susulan, perwakilan masing-masing pihak kemudian dibawa ke Mapolres Bone untuk menjalani proses mediasi.
Dalam mediasi tersebut, persoalan pembayaran upah mulai terungkap. Pihak manajemen mengaku sebelumnya telah memberikan dana kasbon atau pinjaman kepada mandor sebesar Rp500 juta yang diperuntukkan membantu pembayaran upah para pekerja.
Namun, menurut pihak manajemen, dana tersebut tidak digunakan untuk membayar upah buruh, melainkan dialihkan untuk membayar supplier sembako yang disebut juga telah mendesak agar kewajibannya segera dilunasi.
“Tadi itu sebenarnya kita sudah berikan kompensasi berupa kasbon ke mandor untuk membayarkan upah ke pekerja, namun itu tidak dilakukan, melainkan membayarkan supplier-nya dia yang katanya menurut dia juga sudah mendesak untuk dibayarkan,” ungkap Muhajis.
Muhajis menjelaskan, pihak manajemen selama ini mengaku telah memenuhi kewajibannya dalam pembayaran upah pekerja. Bahkan, manajemen disebut kerap memberikan dana lebih besar dari nominal yang diajukan dengan mempertimbangkan kebutuhan ongkos pekerja yang hendak kembali ke daerah asal.
“Sebenarnya kami pihak manajemen sudah memenuhi semua kewajiban, bahkan kebijakan melebihi kewajiban mereka ke kami yaitu progres pengerjaan proyek. Tapi mungkin ada persoalan internal di manajemen pada mandor dan para pekerja ini yang tidak berjalan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, di hadapan polisi, Samsuri memberikan penjelasan terkait penggunaan dana Rp500 juta yang diberikan pihak manajemen.
Ia mengakui dana tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membayar supplier yang disebutnya sudah mendesak agar kewajibannya segera dilunasi.
“Uang yang diserahkan oleh pihak manajemen ke kami, kami bayarkan dulu ke supplier kami karena mereka juga sudah mendesak. Sementara ini juga untuk kepentingan teman-teman pekerja, termasuk makan dan rokok mereka,” kata Samsuri.
Dari total dana Rp500 juta yang diberikan manajemen untuk kebutuhan pembayaran upah pekerja, Samsuri menyebut sekitar Rp425 juta digunakan untuk membayar supplier.
Dengan demikian, tersisa sekitar Rp75 juta. Dana tersebut dinilai tidak mencukupi untuk membayarkan upah ratusan pekerja yang menuntut hak mereka.
Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu kekecewaan para buruh hingga berujung pada aksi protes dan kericuhan di lokasi proyek pembangunan Sekolah Rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen bersama aparat kepolisian masih berupaya mencari solusi agar persoalan pembayaran upah ratusan buruh tersebut dapat segera diselesaikan.
Mediasi dilakukan untuk meredam situasi sekaligus mencegah terjadinya kericuhan susulan di lokasi proyek.
Di sisi lain, pihak manajemen juga disebut tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait persoalan yang terjadi.
Para pekerja berharap persoalan pembayaran upah tersebut segera menemui titik terang. Mereka mengaku hanya menuntut hak atas upah yang telah mereka perjuangkan setelah bekerja di proyek pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Bagi para buruh yang datang dari luar daerah, pembayaran upah bukan sekadar persoalan angka. Upah tersebut menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sekaligus keluarga yang menunggu di kampung halaman.(far)
