Munafri Paparkan Lontara Plus di Kompas TV, 358 Aplikasi Pemkot Makassar Diintegrasikan

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memaparkan transformasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara Plus) dalam program Talkshow Zona Inspirasi yang disiarkan secara langsung dari Studio Redaksi Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Dalam talkshow bertema “Lontara+ Program Unggulan Pemkot Makassar” tersebut, Munafri menjelaskan bagaimana transformasi digital dikembangkan Pemkot Makassar untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pelayanan pemerintahan.

Menurut Munafri, Lontara Plus merupakan layanan publik terpadu atau super app yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital.

“Aplikasi Lontara Plus merupakan layanan publik terpadu atau super app Pemkot Makassar yang kita kembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital,” ujar Munafri.

Ia mengatakan, Lontara Plus juga menjadi kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang ditemukan di lingkungan masing-masing.

Mulai dari persoalan infrastruktur, kebersihan, masalah sosial, hingga kebutuhan masyarakat lainnya dapat disampaikan melalui platform tersebut untuk kemudian diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Jadi, Lontara Plus bisa menampung aspirasi warga berkaitan dengan infrastruktur, kebersihan, masalah sosial, serta kebutuhan masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah Kota,” sambungnya.

358 Aplikasi Diintegrasikan dalam Satu Platform

Munafri menjelaskan, gagasan membangun Lontara Plus berangkat dari kebutuhan untuk menyederhanakan sistem pelayanan pemerintahan yang sebelumnya tersebar di berbagai OPD.

Sebelum dilakukan integrasi, terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan di lingkungan Pemkot Makassar.

Banyaknya aplikasi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menciptakan pelayanan digital yang sederhana dan mudah diakses masyarakat.

Karena itu, Pemkot Makassar mendorong integrasi berbagai sistem tersebut agar layanan pemerintahan dapat diakses melalui satu pintu digital.

“Itu poin terpentingnya, dari inisiatif itu kita bangun bagaimana percepatannya, dan itu kita kerjakan apa yang disampaikan warga ke OPD,” ujar Munafri.

Menurut dia, transformasi digital tidak semata-mata berkaitan dengan membuat aplikasi baru. Lebih jauh, teknologi harus menjadi instrumen untuk membangun birokrasi yang lebih efektif, mempercepat pelayanan, serta menciptakan pemerintahan yang mampu merespons persoalan masyarakat.

Lontara Plus Jadi Jembatan Pemerintah dan Warga

Lebih lanjut, mantan CEO PSM Makassar tersebut mengatakan Pemkot Makassar berupaya mendesain sistem pemerintahan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.

Pemerintah, kata Munafri, tidak hanya dituntut menghadirkan layanan administrasi, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kreativitas, serta pelayanan dasar masyarakat.

“Bagaimana satu cara itu untuk mendesain atau meningkatkan birokrasi, mendesain ekosistem, tumbuhnya ekonomi, tumbuhnya pendidikan,” katanya.

“Akhirnya kita melihat bagaimana aplikasi itu bisa terkoneksi, dan terbukti berjalan efektif,” tambah Appi.

Menurut Ketua IKA FH Unhas tersebut, integrasi ratusan aplikasi menjadi satu platform merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat.

Melalui Lontara Plus, berbagai kebutuhan warga diarahkan agar dapat diakses melalui satu pintu digital. Layanan tersebut mencakup administrasi kependudukan, penerbitan dokumen, layanan kesehatan, informasi pemerintahan dan perkotaan, hingga sejumlah layanan publik lainnya.

Ke depan, konsep tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap proses pelayanan yang sebelumnya mengharuskan warga datang secara langsung ke kantor pemerintahan.

“Teknologi harus ditempatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ini lebih baik dan lebih cepat,” tegas Munafri.

Warga Tak Perlu Datang ke Kantor Lurah atau Camat

Salah satu manfaat yang ditekankan Munafri adalah kemampuan teknologi digital dalam membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.

Melalui kanal digital, masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang ditemui di lingkungan masing-masing tanpa harus terlebih dahulu mendatangi kantor lurah, kecamatan, maupun kantor wali kota.

Appi memberikan gambaran, warga dapat melaporkan berbagai persoalan seperti saluran air tersumbat, kondisi infrastruktur, maupun fasilitas publik yang membutuhkan respons pemerintah.

“Karena masyarakat itu bisa berbicara tanpa harus dengan lurahnya, tanpa harus dengan camatnya, tanpa harus dengan wali kotanya. Sehingga solusi bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara Plus,” ungkapnya.

Menurut Munafri, pola komunikasi tersebut penting karena pemerintah membutuhkan informasi langsung dari masyarakat untuk mengetahui kondisi riil di lapangan.

Setiap laporan yang masuk dapat menjadi gambaran kondisi perkotaan dan bahan bagi pemerintah untuk menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan dan tingkat urgensinya.

“Bagaimana caranya pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan itu, itu yang kita lihat dan kita tindaklanjuti setiap aduan,” jelasnya.

Digitalisasi Dorong Reformasi Birokrasi

Munafri juga menyinggung pentingnya reformasi digital dalam memangkas waktu penyelesaian berbagai urusan pemerintahan.

Menurutnya, digitalisasi harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam hal kecepatan, kemudahan, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan.

Proses pelayanan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup panjang diharapkan dapat dipercepat melalui pemanfaatan sistem digital dan integrasi antar-OPD.

Dengan sistem yang saling terkoneksi, masyarakat juga tidak perlu berulang kali memasukkan data atau mendatangi unit pelayanan berbeda untuk menyelesaikan satu kebutuhan administrasi.

“Konsep ini menjadi bagian dari upaya kami di Pemkot Makassar melakukan reformasi birokrasi berbasis teknologi,” tuturnya.

Namun, Munafri menegaskan bahwa inovasi digital pada akhirnya harus kembali kepada tujuan utama pemerintahan, yakni memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi sehingga pemerintah harus mampu merespons kebutuhan dasar warga secara cepat dan tepat.

“Harapan masyarakat itu sangat besar. Kehadiran Pemerintah Kota di sini adalah memberikan pelayanan. Kehadiran pemerintah adalah memaksimalkan apa keinginan masyarakat yang harus terpenuhi,” imbuhnya.

Aduan Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah

Munafri mengakui tidak semua persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara instan. Namun, hal yang paling penting adalah memastikan pemerintah mengetahui persoalan tersebut dan memiliki mekanisme untuk menindaklanjutinya.

“Tidak semua persoalan itu di depan mata diselesaikan. Tapi kita harus tahu mau tahu kemajuan apa,” terangnya.

Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan berbagai persoalan di wilayah dapat diketahui, dipantau, dan ditindaklanjuti.

Dalam konteks tersebut, Lontara Plus tidak hanya diposisikan sebagai aplikasi pelayanan, tetapi juga sebagai kanal komunikasi dan pengumpulan informasi mengenai kondisi masyarakat dan perkotaan.

Dikaitkan dengan Ekonomi Kreatif dan Generasi Muda

Transformasi digital Makassar dalam talkshow tersebut juga dikaitkan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi kreatif dan memberikan ruang bagi generasi muda.

Pemkot Makassar menyiapkan ruang pengembangan kreativitas melalui berbagai inisiatif, termasuk Makassar Youth Philosophy, sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang memberikan ruang bagi generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif.

Bagi Munafri, digitalisasi pemerintahan tidak boleh berdiri sendiri. Teknologi perlu dihubungkan dengan pengembangan ekosistem perkotaan secara lebih luas, termasuk ekonomi, pendidikan, kreativitas, dan pelayanan publik.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya membangun aplikasi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses pelayanan sekaligus memiliki ruang untuk berkembang.

Lontara Plus Terus Dikembangkan

Pada sesi akhir talkshow, Munafri menegaskan bahwa pengembangan Lontara Plus merupakan proses yang terus berjalan.

Integrasi berbagai sistem membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan agar teknologi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, berbagai persoalan dan masukan dari masyarakat justru menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap sistem digital pemerintahan.

Pemerintah, kata dia, harus terbuka terhadap perubahan karena kebutuhan masyarakat terus berkembang.

“Dan akhirnya kita melihat ini memberikan sebuah gambaran kondisi masyarakat, dan hasilnya menjadi ruang menampung aspirasi,” ungkapnya.

Melalui Lontara Plus, Pemkot Makassar ingin menjadikan teknologi sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin terintegrasi.

Munafri berharap transformasi digital tersebut dapat memperkuat pola pemerintahan yang lebih responsif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Menurutnya, keberhasilan digitalisasi bukan hanya diukur dari keberadaan aplikasi, tetapi dari sejauh mana teknologi mampu membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat.

“Yang paling penting yang harus kita berikan adalah pemerintahan Kota yang menjaminkan agar pesan dan aspirasi warga muda sampai ke Pemerintah,” pungkasnya.