
JAKARTA, NEWSURBAN.ID โ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memperkuat pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dengan memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hingga mencakup industri sistem pembayaran.
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK antara OJK dan BI tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Penandatanganan dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam rangkaian kegiatan Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Melalui petunjuk pelaksanaan bersama tersebut, OJK dan BI menyepakati penguatan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung layanan penyelesaian sengketa konsumen yang mencakup sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran.
Dicky mengatakan, kesepakatan ini diharapkan mempercepat penyelesaian sengketa konsumen secara lebih proaktif sehingga potensi kerugian konsumen dapat diminimalkan.
Selain itu, pelaku industri jasa keuangan diharapkan menjadikan setiap pengaduan konsumen sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan perilaku usaha.
โKecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen. Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara OJK, BI, kementerian/lembaga, dan industri jasa keuangan dalam membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi.
Sinergi tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.
Sementara itu, Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut menjadi landasan penguatan koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai kewenangan masing-masing.
OJK dan BI akan terus memperkuat sinergi untuk mendukung pelindungan konsumen sektor keuangan secara menyeluruh.
Perluasan Layanan Penyelesaian Sengketa
LAPS SJK memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
Selanjutnya, Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara di sektor sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.
Perluasan cakupan layanan tersebut memperkuat peran LAPS SJK dalam mendukung penyelesaian sengketa konsumen sektor keuangan secara lebih terintegrasi.
Kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi tersebut memberikan pilihan kepada konsumen untuk mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang telah memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan maupun melalui pengadilan apabila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha belum menghasilkan kesepakatan.
Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Dalam mekanisme pelindungan konsumen, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) menjadi lini pertama atau first line of defense yang bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).
Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa belum menghasilkan kesepakatan melalui mekanisme IDR, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK dengan mekanisme External Dispute Resolution (EDR), sesuai persyaratan yang berlaku, atau melalui pengadilan.
LAPS SJK menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan telah memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal PUSK, tetapi belum mencapai kesepakatan penyelesaian.
Selain itu, sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
OJK dan BI menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan petunjuk bersama tersebut.
Pelaku usaha juga diharapkan memperkuat mekanisme penanganan pengaduan dan mendukung penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui penguatan koordinasi ini, OJK dan BI berharap penyelesaian sengketa konsumen dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian bagi konsumen maupun pelaku usaha sektor jasa keuangan.(*)









