BisnisEkonomiNasionalNews

OJK dan LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Program Penjaminan Polis Siap Diperkuat

JAKARTA, NEWSURBAN.ID โ€“ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP). Kedua lembaga menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen sebagai landasan operasional pelaksanaan koordinasi tersebut.

Penandatanganan Juklak dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026).

Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak menjadi langkah penting dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.

Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. LPS ditugaskan menyelenggarakan program tersebut paling lambat Januari 2028.

PPP bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain itu, program ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional.

Menurut Ogi, keberhasilan pelaksanaan PPP harus dipersiapkan sejak tahap awal. Hal tersebut mencakup penetapan kepesertaan yang tepat, ketersediaan data yang akurat, serta koordinasi yang terstruktur antara OJK dan LPS.

Karena itu, Juklak tersebut menjadi pedoman bagi kedua lembaga dalam menjalankan proses persiapan dan pelaksanaan program secara jelas dan terukur.

Ogi juga menjelaskan, Program Penjaminan Polis melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang selama ini dilakukan OJK, mulai dari penguatan permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko.

Menurutnya, pengawasan yang kuat dan sistem penjaminan yang kredibel merupakan dua aspek yang saling mendukung dalam membangun industri asuransi yang sehat dan terpercaya.

Pertukaran data menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan PPP. LPS membutuhkan data hasil pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan serta memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan.

Ogi mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai milestone bersejarah yang merupakan hasil kerja sama kedua lembaga selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi fundamental untuk memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.

Pokok Pengaturan Juklak OJK dan LPS

Juklak pertukaran data tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman antara OJK dan LPS yang ditandatangani pada 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Pengaturan di dalamnya mencakup pertukaran data sepanjang siklus pelaksanaan Program Penjaminan Polis. Proses tersebut dimulai dari tahap persiapan dan pendaftaran kepesertaan PPP, setiap perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.

Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.

Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga. Selain itu, diatur pula jenis data yang dipertukarkan, periode penyampaian, batas waktu, serta media yang digunakan dalam proses pertukaran informasi.

Apabila terdapat hal yang belum diatur dalam Juklak, kedua lembaga dapat menyepakatinya melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

Ogi menegaskan, pelaksanaan pertukaran data setelah penandatanganan Juklak menjadi hal yang tidak kalah penting. Sebab, informasi yang dipertukarkan mencakup data pengawasan yang bersifat sensitif sehingga harus dikelola dengan memperhatikan aspek kerahasiaan, keamanan, dan kualitas data.

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.

Dalam pelaksanaannya, pertukaran data diarahkan menggunakan sarana pertukaran data dan informasi yang efisien. Mekanisme tersebut juga diupayakan tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.

Melalui penandatanganan Juklak ini, OJK terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis.

Persiapan tersebut turut dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri maupun masyarakat. Dengan demikian, PPP diharapkan dapat berjalan efektif dan kredibel serta memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis dan penguatan industri asuransi nasional.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button