Appi Ajak Cendekiawan Kawal Pembangunan Makassar, Kebijakan Harus Berdampak
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan kalangan akademisi serta cendekiawan dalam mengawal pembangunan daerah.
Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan yang dilahirkan pemerintah memiliki landasan kajian yang kuat sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Dialog Kebangsaan dan Pembangunan Daerah yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Majelis Kajian Pembangunan (MKPD) Center for Information and Development Studies (CIDeS) ICMI Organisasi Wilayah (Orwil) Sulawesi Selatan di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sabtu (29/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof. Arismunandar, Wakil Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof. Andi Tamsil, Ketua Dewan Pakar CIDeS ICMI Orwil Sulsel Prof. Abd. Hamid Paddu, Ketua CIDeS ICMI Orwil Sulsel Adi Suryadi Culla, sejumlah guru besar, serta peserta dialog publik dan rapat kerja.
Dalam kesempatan itu, Munafri menegaskan pemerintah membutuhkan mitra strategis dari kalangan akademisi dan cendekiawan untuk memastikan program pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi memiliki dasar pemikiran yang kuat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemerintah tentu tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah butuh counterpart yang baik untuk memastikan seluruh program-program ini bisa berdampak dan berkualitas kepada masyarakat,” kata Munafri.
Menurutnya, CIDeS ICMI memiliki posisi strategis dalam menjembatani gagasan akademis dengan kebutuhan implementasi pembangunan di lapangan. Karena itu, ia berharap forum tersebut mampu melahirkan rekomendasi program dan agenda strategis yang dapat mendukung pembangunan Kota Makassar.
Dalam sesi dialog, Munafri turut menanggapi pandangan mengenai pentingnya edukasi dalam membangun masyarakat Kota Makassar. Ia menyepakati bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.
Namun, menurutnya, pendidikan yang dimaksud tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga harus menyentuh pembentukan karakter dan budaya. Ia menilai sejumlah persoalan sosial, termasuk rendahnya kepatuhan terhadap aturan, tidak terlepas dari minimnya kesadaran dan kemampuan mengontrol diri.
“Saya sepakat sekali bahwa pendekatannya ini pendidikan. All about the education,” tegasnya.
Karena itu, Munafri menilai pembentukan karakter perlu dilakukan sejak dini dan dimulai dari hal-hal sederhana. Ia bahkan mendorong adanya penguatan pendidikan adab, etika, budaya lokal, serta nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.
“Makanya, saya datang ke UNM untuk minta tolong saya, kita merubah kurikulum pendidikan dasar kita. Masukkan pendidikan adab, etika, konten lokal ke dalam pendidikan kita, tambahkan pelajaran agama. Kenapa? Karena dimulai dari hal-hal yang kecil,” ujarnya.
Sejalan dengan berbagai terobosan pemerintah di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, Munafri juga meminta kalangan akademisi membantu pemerintah mengukur efektivitas program yang telah dijalankan.
Menurutnya, sebuah kebijakan tidak cukup hanya dirancang dan diimplementasikan. Pemerintah juga perlu mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan perubahan bagi masyarakat dalam periode tertentu.
“Dibutuhkan profesor-profesor, bapak-bapak, kolaborasi akademis yang akan menghasilkan sebuah pandangan, menghasilkan sebuah pendapat, menghasilkan sebuah teori sistematis,” jelasnya.
Munafri pun mengajak CIDeS ICMI Orwil Sulsel bersama para guru besar dan cendekiawan untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menghasilkan pemikiran yang solutif, konstruktif, serta inovatif untuk diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan.
“Kota ini tidak mungkin tumbuh sendirian. Kota ini harus tumbuh dengan dikawal,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Makassar harus terbuka terhadap masukan, kritik, dan gagasan dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keterbukaan menjadi bagian penting agar pembangunan kota dapat berjalan secara responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah ini tidak boleh membangun barrier. Pemerintah ini harus terbuka, pemerintah harus responsif terhadap segala keluhan masyarakatnya,” pungkasnya.
Sebagai langkah awal memperkuat sinergi tersebut, Pemerintah Kota Makassar dan CIDeS ICMI Orwil Sulsel juga tengah mempersiapkan rencana penandatanganan nota kesepahaman. Kolaborasi ini diharapkan menjadi pijakan untuk menghadirkan kajian dan rekomendasi akademis yang dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan Kota Makassar.
