Jalan Balaikota-Thamrin Jadi Pilot Project Pedestrian Ramah Disabilitas di Makassar
MAKASSARA, NEWSURBAN.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai membangun dan menata kawasan pedestrian sebagai proyek percontohan integrasi kawasan pejalan kaki di pusat kota.
Salah satu kawasan yang menjadi pilot project tersebut berada di sepanjang Jalan Balaikota hingga Jalan MH Thamrin, Makassar. Penataan ini diarahkan untuk menciptakan jalur pedestrian yang aman, nyaman, inklusif, sekaligus terintegrasi dengan moda transportasi publik.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan pembangunan pedestrian tidak hanya berkaitan dengan perbaikan trotoar, tetapi juga bagian dari upaya mengubah wajah kota agar lebih ramah terhadap pejalan kaki dan kelompok disabilitas.
Hal tersebut disampaikan Munafri usai mengikuti rapat koordinasi terkait expose desain pedestrian Kota Makassar di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (3/9/2026).
“Tujuan utamanya tentu menyediakan fasilitas jalan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi pejalan kaki,” ujar Munafri.
Menurutnya, aspek aksesibilitas menjadi perhatian penting dalam desain pedestrian yang akan dibangun. Pemkot Makassar ingin memastikan fasilitas tersebut dapat digunakan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan pengguna stroller.
“Terlebih lagi bagi disabilitas. Sehingga pembangunan ini mengubah wajah kota menjadi lebih ramah lingkungan,” tambahnya.
Munafri mengakui, kondisi pedestrian di sejumlah ruas jalan di Makassar masih membutuhkan pembenahan. Tidak sedikit trotoar yang mengalami kerusakan sehingga fungsi utamanya sebagai jalur pejalan kaki tidak berjalan optimal.
“Karena banyak sekali pedestrian di Makassar ini yang rusak. Artinya, pedestrian tersebut hanya terpajang saja dan tidak diutilisasi dengan baik,” katanya.
Karena itu, Pemkot Makassar ingin memastikan pembangunan pedestrian tidak hanya menghasilkan trotoar baru, tetapi benar-benar menghadirkan ruang berjalan kaki yang dapat digunakan masyarakat dengan aman dan nyaman.
“Kita menginginkan pedestrian di Makassar ini benar-benar nantinya dapat dipergunakan oleh para pejalan kaki dengan aman dan nyaman,” tuturnya.
“Selain itu, tentu juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Ini penting sekali untuk memastikan bahwa kota ini adalah kota yang inklusif,” sambung Munafri.
Jalan Balaikota-Thamrin Jadi Proyek Percontohan
Untuk tahap awal, kawasan Jalan Balaikota hingga Jalan MH Thamrin dipilih sebagai proyek percontohan. Sejumlah bagian pedestrian di kawasan tersebut saat ini telah memasuki proses pembongkaran sebagai bagian dari tahapan pembangunan.
Munafri mengatakan, hasil penataan di kawasan tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk pengembangan pedestrian di ruas jalan lain.
“Nah, itu nanti akan menjadi proyek percontohan terlebih dahulu. Nanti kita lihat untuk disambungkan ke jalur-jalur yang memang beban (load) pejalan kakinya tinggi,” ungkapnya.
Desain pedestrian akan mengutamakan fungsi utamanya sebagai ruang berjalan kaki. Jalur tersebut juga dirancang agar dapat mengakomodasi pengguna stroller serta kebutuhan aksesibilitas lainnya.
“Pedestrian tersebut memang dipergunakan agar orang bisa berjalan kaki, lalu ada stroller di atasnya. Kemudian di bagian luarnya ada pembatas berupa tanaman,” jelas Munafri.
Lebar pedestrian nantinya tidak dibuat seragam pada seluruh ruas jalan. Pemkot akan menyesuaikannya dengan kondisi, karakteristik, dan luas masing-masing jalan.
“Ada beberapa, kita sesuaikan dengan jalan, tergantung pada luasan jalannya. Jadi, tidak semua jalan memiliki lebar pedestrian yang sama,” katanya.
Pemkot Koordinasi dengan PLN
Dalam proses pembangunan pedestrian, Pemkot Makassar masih melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait keberadaan utilitas di sepanjang jalur yang akan ditata.
Salah satu persoalan yang perlu dibahas adalah keberadaan tiang dan gardu listrik di sejumlah titik. Pemkot akan berkoordinasi dengan PT PLN untuk memastikan penataan utilitas tidak mengganggu akses pejalan kaki maupun estetika kawasan.
“Sedang proses pembongkaran. Namun, ada beberapa hal yang harus kita komunikasikan juga dengan pihak-pihak terkait. Contohnya tiang listrik dan gardu-gardu listrik yang harus kita bicarakan dengan pihak PLN,” ujar Munafri.
Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan agar pembangunan pedestrian dapat berjalan secara terpadu dan tidak menimbulkan persoalan baru terkait utilitas.
“Makanya kami akan berbicara dengan pihak PLN karena ini menyangkut masalah akses dan estetika secara keseluruhan,” pungkasnya. (*)
