Distaru Makassar: Penerapan Permen ATR-BPN 13/2021 Berdampak pada Peningkatan PAD
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR) memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) pemungut retribusi daerah mengakui adanya dampak positif terhadap penerimaan daerah dari penerapan regulasi tersebut.
Hal itu disampaikan Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin, seusai membuka kegiatan sosialisasi Permen ATR-BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR-SPR di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026).
“Dalam proses penerapan Permen ATR-BPN 13/2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR, sudah pasti ada juga pendapatan daerah di dalamnya. Tentunya ada perubahan dan peningkatannya,” kata Zainal Abidin.
Ia menjelaskan, realisasi retribusi daerah yang dikelola Distaru Makassar pada 2026 telah mencapai target tahunan sejak September lalu.
Bahkan, melalui APBD Perubahan, target penerimaan retribusi yang semula ditetapkan sebesar Rp9 miliar dinaikkan menjadi Rp21 miliar. Target baru tersebut juga telah tercapai pada Oktober 2026.
“Artinya, dengan penerapan Permen ATR-BPN 13/2021, ada kontribusi pada peningkatan PAD melalui retribusi yang masuk ke Distaru,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan perwakilan Kecamatan Mariso, Ilham, yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Ia mempertanyakan sejauh mana penerapan Permen ATR-BPN Nomor 13 Tahun 2021 berdampak terhadap peningkatan PAD Kota Makassar.
Selain persoalan kontribusi terhadap pendapatan daerah, Ilham juga menanyakan konsekuensi hukum bagi masyarakat yang hendak mendirikan bangunan, tetapi tidak mengurus KKPR-SPR.
Menanggapi hal tersebut, Zainal Abidin menjelaskan bahwa terdapat konsekuensi berupa sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang.
Karena itu, ia menilai sosialisasi regulasi tersebut penting dilakukan secara luas agar masyarakat memahami prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.
Sosialisasi tersebut menyasar berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan, mulai dari OPD, camat, lurah, pelaku dunia usaha, UMKM, asosiasi, hingga pihak terkait lainnya.
Menurut Zainal Abidin, pemahaman terhadap regulasi KKPR-SPR diperlukan agar pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kota Makassar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin, dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Koordinator di Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (SPR), Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR) Kementerian ATR/BPN, Marissa Aprilia, serta Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.
Sejumlah pemangku kepentingan turut diundang dalam kegiatan tersebut. Di antaranya instansi vertikal di Sulawesi Selatan, perwakilan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), camat, lurah, asosiasi, serta stakeholder terkait seperti Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulawesi Selatan.
Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya keterbukaan informasi dan penyebarluasan pemahaman mengenai ketentuan pemanfaatan ruang.
Melalui kegiatan tersebut, Distaru berharap seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar dapat memahami berbagai prosedur dan persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
Perwakilan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir, turut mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan karena menyampaikan informasi penting terkait ketentuan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang.(*)
