MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPH-BUN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 kembali mengungkap sejumlah fakta krusial.
Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (12/11/2026), Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menghadirkan lima terdakwa untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi mahkota.
Kelima terdakwa tersebut yakni Ir. Uvan Nurwahidah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ririn Ryan Saputra Ajnur selaku Operator E-Katalog, Drs. Hasan Sulaiman selaku Pendamping Pejabat Negara, Rio Erlangga selaku Direktur PT Cipta Agri Pratama (CAP), serta Ir. Rimawaty Mansur selaku Direktur PT Almira Agro Nusantara.
Dalam pemeriksaan silang tersebut, para terdakwa saling memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Sejumlah kesaksian mengungkap dugaan penyimpangan sejak tahap perencanaan, pengondisian pengadaan melalui e-Katalog, penentuan lokasi penanaman, hingga aliran dana yang diduga berasal dari selisih harga pengadaan.
Salah satu fakta yang mencuat berkaitan dengan penentuan volume dan harga pengadaan bibit nanas.
Terdakwa Uvan Nurwahidah mengakui bahwa bidangnya tidak pernah mengusulkan program pengadaan bibit nanas maupun melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Namun, penentuan volume pengadaan sebanyak 4.000.000 batang dengan harga Rp15.000 per batang disebut merupakan arahan langsung dari Pj. Gubernur Sulsel berinisial BB dalam sebuah pertemuan di Kantor DTPH-BUN pada November 2023.
Fakta lain terungkap dari keterangan terdakwa Ririn Ryan Saputra Ajnur terkait proses pengadaan melalui aplikasi e-Katalog versi 5.
Ririn mengungkapkan bahwa dirinya mendaftarkan produk bibit nanas ke dalam e-Katalog menggunakan akun PT Almira Agro Nusantara atas permintaan Rimawaty Mansur.
Ririn juga mengakui melakukan proses negosiasi dengan akun Dinas hingga menghasilkan kesepakatan harga Rp14.950 per batang. Proses tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami JPU untuk mengungkap dugaan pengondisian pengadaan.
Persidangan juga mengungkap persoalan penentuan lokasi penanaman bibit nanas. Terdakwa Hasan Sulaiman disebut berperan dalam mengamankan kebijakan penanaman di areal milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Kabupaten Bone.
Lokasi tersebut dipilih untuk mengakomodasi penanaman jutaan bibit nanas. Kebijakan itu diduga mengabaikan proposal Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang sebelumnya diajukan kelompok tani.
Sementara itu, keterangan terdakwa Rio Erlangga membuka dugaan adanya selisih harga yang cukup besar dalam pengadaan bibit nanas.
Rio mengungkapkan bahwa harga riil bibit nanas yang disepakati antara PT Cipta Agri Pratama dengan PT Almira Agro Nusantara selaku pemenang pengadaan hanya sebesar Rp10.000 per batang.
Angka tersebut berbeda dengan harga pengadaan yang disepakati melalui e-Katalog sebesar Rp14.950 per batang. Selisih harga itu menjadi salah satu materi penting yang didalami JPU dalam mengungkap dugaan praktik markup.
Tak hanya itu, persidangan juga mengungkap dugaan aliran dana hasil selisih harga yang ditukarkan ke mata uang asing, yakni Dolar Singapura dan Dolar Amerika Serikat, melalui transaksi penukaran valuta asing di Makassar.
Selain itu, muncul pula keterangan mengenai dugaan penyiapan dana miliaran rupiah yang disebut-sebut ditujukan untuk meredam pengusutan perkara di tingkat aparat penegak hukum.
Menanggapi keterangan para terdakwa dalam persidangan, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menegaskan bahwa kesaksian para saksi mahkota semakin memperkuat konstruksi dakwaan JPU mengenai dugaan persekongkolan dalam proyek pengadaan bibit nanas tersebut.
“Pemeriksaan saksi mahkota hari ini membongkar kedok korupsi proyek bibit nanas ini. Mulai dari penentuan harga yang tidak wajar sejak awal, pengondisian pemenang di e-Katalog, hingga penikmat aliran dana hasil markup yang disembunyikan dalam bentuk valuta asing. Semua keterangan ini bersesuaian dan menjadi fakta bagi JPU untuk membuktikan unsur kerugian negara dan permufakatan jahat para terdakwa,” tegas Soetarmi.
JPU Kejati Sulsel selanjutnya akan merangkai seluruh fakta yang terungkap di persidangan sebagai bagian dari pembuktian perkara dan menuntut pertanggungjawaban pidana para terdakwa.
Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(*)
