
JAKARTA, NEWSURBAN.ID โ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan untuk mempercepat transformasi Bangunan Gedung Hijau (BGH) di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui penerbitan panduan praktis Transformasi Menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans (SLL).
Panduan ini menjadi acuan bagi perbankan dan pelaku usaha dalam mengembangkan pembiayaan berbasis pencapaian target keberlanjutan yang terukur, termasuk efisiensi penggunaan energi dan air.
Peluncuran panduan tersebut dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, serta pimpinan industri perbankan, asosiasi real estat, dan Kamar Dagang Indonesia, Senin (16/11/2026).
Dalam sambutannya, Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan untuk mendorong investasi produktif di sektor riil menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mendorong industri perbankan mengambil peran lebih aktif dalam mendukung transformasi sektor riil melalui pembiayaan yang memperhatikan aspek keberlanjutan.
“Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil,” kata Dian.
Menurutnya, kolaborasi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pembuat kebijakan menjadi kunci untuk mempercepat pengembangan investasi rendah karbon.
Sinergi tersebut juga diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menegaskan bahwa penerapan Bangunan Gedung Hijau merupakan bagian penting dalam mewujudkan infrastruktur berkualitas yang efisien dalam penggunaan energi dan air serta berkelanjutan.
“Kami berharap Practical Guidance SLL ini, yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” kata Diana.
Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mendorong penguatan regulasi, penyusunan standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan proyek percontohan untuk memperluas penerapan Bangunan Gedung Hijau di Indonesia.
Bagian dari Peta Jalan Penguatan Perbankan
Penerbitan panduan SLL merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026โ2030, khususnya Prioritas Strategis 4 tentang Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan.
Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen iklim nasional yang tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target pencapaian emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Sebagai referensi praktis, panduan SLL memuat sejumlah materi penting, mulai dari strategi efisiensi bangunan, analisis biaya dan manfaat investasi, penyusunan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators (KPI), hingga penetapan target kinerja keberlanjutan atau Sustainability Performance Targets (SPT).
Panduan tersebut juga mencakup mekanisme pengukuran dan verifikasi kinerja keberlanjutan. Materi ini diharapkan membantu perbankan dan pelaku usaha mengidentifikasi peluang pembiayaan untuk mendukung transformasi bangunan gedung hijau.
Bedanya Sustainability-Linked Loans dan Green Loan
Skema Sustainability-Linked Loans memiliki karakteristik berbeda dengan green loan.
Pada skema green loan, penggunaan dana pembiayaan secara khusus ditujukan untuk mendukung proyek atau kegiatan yang memenuhi kriteria hijau.
Sementara itu, SLL menawarkan fleksibilitas penggunaan dana dengan mengaitkan karakteristik finansial pinjaman pada pencapaian indikator kinerja utama (KPI) dan target kinerja keberlanjutan (SPT) yang disepakati antara bank dan debitur.
Dengan pendekatan tersebut, pembiayaan tidak hanya mempertimbangkan kelayakan usaha, tetapi juga mendorong debitur mencapai target keberlanjutan yang telah ditetapkan.
Meski demikian, implementasi SLL tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kelayakan kredit, serta kredibilitas target keberlanjutan sesuai karakteristik dan kesiapan masing-masing debitur.
Ketersediaan data kinerja bangunan, hasil audit energi, serta estimasi potensi penghematan yang terukur juga menjadi aspek penting dalam mendukung penerapan skema pembiayaan tersebut.
Dalam penyusunan panduan ini, OJK memperoleh dukungan dari UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), serta kontribusi teknis dari Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN).
Melalui penerbitan panduan tersebut, OJK berharap kolaborasi sektor jasa keuangan dan sektor riil semakin kuat. Industri perbankan diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung investasi produktif, rendah karbon, dan berkelanjutan sekaligus mempercepat transformasi Bangunan Gedung Hijau di Indonesia.(*)









