BisnisEkonomiNasionalNews

OJK dan LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Persiapan Program Penjaminan Polis

JAKARTA, NEWSURBAN.ID โ€“ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen.

Juklak tersebut menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam berkoordinasi, terutama terkait pertukaran data dan informasi untuk mendukung persiapan serta pelaksanaan Program Penjaminan Polis.

Penandatanganan Juklak dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026).

Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak tersebut menjadi langkah penting dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.

Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Program tersebut akan diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028, dengan tujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Menurut Ogi, keberhasilan pelaksanaan PPP harus dipersiapkan sejak awal, terutama melalui penetapan kepesertaan yang tepat, ketersediaan data yang akurat, serta koordinasi yang tertata antara lembaga terkait.

Juklak pertukaran data ini diharapkan memberikan pedoman yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankan tugas masing-masing untuk mendukung implementasi program tersebut.

Ogi juga menegaskan bahwa Program Penjaminan Polis menjadi bagian dari agenda penguatan industri perasuransian yang mencakup aspek permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko.

Pengawasan yang kuat serta sistem penjaminan yang kredibel dinilai dapat saling melengkapi dalam memperkuat industri perasuransian nasional.

Dalam persiapan PPP, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sementara OJK membutuhkan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan perusahaan yang menjadi peserta penjaminan.

Ogi mengapresiasi penandatanganan Juklak tersebut sebagai milestone bersejarah yang merupakan hasil kerja keras bersama selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi fundamental untuk memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.

Pokok Pengaturan Juklak Pertukaran Data OJK dan LPS

Juklak pertukaran data tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Cakupan pertukaran data diatur mengikuti seluruh siklus Program Penjaminan Polis, mulai dari tahap persiapan, masa pendaftaran kepesertaan, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.

Pertukaran data dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun dari LPS kepada OJK.

Juklak juga mengatur penetapan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, termasuk jenis data yang dipertukarkan, periode pertukaran, batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan.

Apabila terdapat hal yang belum diatur dalam Juklak, kedua lembaga dapat menyepakati pengaturannya melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

Ogi menegaskan, pelaksanaan Juklak menjadi hal penting setelah penandatanganan, terutama dalam memastikan data yang dipertukarkan tetap terjaga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya.

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.

Pertukaran data tersebut juga diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.

Melalui penandatanganan Juklak ini, OJK terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri serta masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi PPP agar berjalan efektif dan kredibel, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis dan industri asuransi nasional.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button