BisnisEkonomiNasionalNews

OJK Terbitkan Aturan Baru Solvabilitas Asuransi, Berlaku Mulai 2027

JAKARTA, NEWSURBAN.ID โ€“ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Penerbitan aturan ini menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian melalui penyempurnaan kerangka perhitungan solvabilitas yang lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive).

Ketentuan tersebut dirancang agar perhitungan solvabilitas dapat mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih akurat sekaligus selaras dengan perkembangan standar internasional.

POJK 18 Tahun 2026 ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026.

Penyempurnaan ketentuan solvabilitas ini dilatarbelakangi dinamika kondisi ekonomi, termasuk fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, serta ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi dan reasuransi.

Kondisi tersebut membutuhkan penyesuaian parameter pengukuran kecukupan modal agar lebih mencerminkan risiko aktual yang dihadapi perusahaan.

Selain itu, penerbitan POJK ini merupakan langkah penyelarasan kerangka solvabilitas dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) tentang Kontrak Asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025.

Penerapan standar akuntansi tersebut membawa perubahan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi. Karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap pengukuran kecukupan modal secara prudensial.

Melalui aturan baru ini, OJK menyempurnakan pendekatan perhitungan solvabilitas dengan mempertimbangkan kecukupan dan kualitas modal berdasarkan kemampuan menyerap kerugian (loss-absorbing capacity).

Selain itu, pengukuran kebutuhan modal disesuaikan agar lebih mencerminkan profil risiko perusahaan, disertai penguatan penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan.

Sejumlah Ketentuan Utama POJK 18 Tahun 2026

POJK 18 Tahun 2026 mengatur sejumlah substansi utama terkait permodalan dan pengelolaan risiko perusahaan asuransi dan reasuransi.

Pertama, kewajiban rasio solvabilitas minimum (KRSM) perusahaan ditetapkan sebesar 120 persen. Perusahaan perasuransian yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII) juga wajib membentuk tambahan modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).

Kedua, pengaturan modal yang tersedia (available capital). Modal dikelompokkan menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) dengan mempertimbangkan karakteristik serta kemampuan instrumen modal dalam menyerap kerugian.

Ketiga, pengaturan pinjaman subordinasi. Instrumen ini dapat diakui sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Keempat, penyempurnaan perhitungan MMBR. Penghitungan kebutuhan modal mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Asuransi, dan Risiko Operasional dengan pendekatan pengukuran yang lebih mencerminkan profil risiko perusahaan.

Kelima, penerapan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Perusahaan wajib melakukan dan mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (stress test) paling sedikit satu kali dalam setahun. Perusahaan juga wajib menetapkan strategi pemeliharaan rasio solvabilitas.

Keenam, kewajiban pelaporan rasio solvabilitas. Perusahaan wajib menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara triwulanan dan tahunan. Laporan tahunan juga wajib diaudit oleh akuntan publik.

Ketujuh, penguatan kepatuhan melalui sanksi administratif. OJK mengatur sanksi atas pelanggaran ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, dan kewajiban pelaporan.

Mulai Berlaku pada Laporan Triwulan I 2027

Perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18 Tahun 2026 mulai diterapkan dalam penyampaian laporan keuangan triwulan I 2027.

Untuk memberikan waktu penyesuaian bagi industri, OJK menetapkan ketentuan transisi berupa perpanjangan batas waktu penyampaian laporan perhitungan rasio solvabilitas triwulanan selama 2027.

Perusahaan dapat menyampaikan laporan paling lambat 45 hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Sementara itu, bagi perusahaan yang tidak memenuhi KRSM akibat penerapan ketentuan baru tersebut, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran KRSM mulai berlaku untuk periode laporan triwulan I 2028.

Penerbitan POJK 18 Tahun 2026 diharapkan mendorong penguatan pengelolaan permodalan dan manajemen risiko perusahaan asuransi serta reasuransi.

Ketentuan ini juga diharapkan meningkatkan ketahanan industri perasuransian dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi sekaligus memperkuat pelindungan terhadap pemegang polis dan tertanggung.

Penyempurnaan kerangka solvabilitas tersebut menjadi bagian dari komitmen OJK dalam mendukung terwujudnya industri perasuransian yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button