
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID โ Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memverifikasi 10 desa yang diusulkan menjadi Percontohan Desa Antikorupsi melalui penilaian langsung di lapangan pada 12โ16 November 2026. Verifikasi ini dilakukan untuk mengukur penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sebelum menjalani verifikasi lapangan, kesepuluh desa tersebut telah mengikuti pendampingan intensif melalui lima kali monitoring dan evaluasi (monev) secara daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendampingan tersebut bertujuan memperkuat kesiapan pemerintah desa dalam memenuhi indikator penilaian Desa Antikorupsi.
Untuk memastikan proses penilaian berlangsung menyeluruh, Pemprov Sulsel membagi tim penilai menjadi empat kelompok kerja. Tim tersebut melibatkan unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel.
Sepuluh desa yang mengikuti tahapan verifikasi tersebut tersebar di 10 kabupaten, yakni Desa Mario di Kabupaten Wajo, Desa Temmappaduae di Kabupaten Maros, Desa Mallari di Kabupaten Bone, Desa Siddo di Kabupaten Barru, Desa Bonto Jai di Kabupaten Bantaeng, Desa Salohe di Kabupaten Sinjai, Desa Possi Tanah di Kabupaten Bulukumba, Desa Tabarano di Kabupaten Luwu Timur, Desa Baloli di Kabupaten Luwu Utara, dan Desa Topejawa di Kabupaten Takalar.
Dalam sambutan tertulisnya, Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Marwan Mansyur, menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan desa. Sambutan tersebut dibacakan oleh masing-masing ketua tim penilai di desa yang dikunjungi.
Menurut Marwan, desa kini menjadi ujung tombak pelayanan publik sekaligus pusat pembangunan. Besarnya alokasi anggaran yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi dengan sistem pencegahan dan pengawasan yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan.
Pentingnya pengawasan tersebut tercermin dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020. Dari 416 kasus korupsi yang dipetakan berdasarkan lembaga, sebanyak 141 kasus terjadi di lingkungan pemerintahan desa. Secara terpisah, pemetaan ICW berdasarkan aktor pada tahun yang sama mencatat 132 kepala desa terjerat kasus korupsi.
Tren peningkatan perkara juga terlihat dalam data penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur desa oleh Kejaksaan. Tercatat 187 perkara pada 2023, meningkat menjadi 275 perkara pada 2024, dan mencapai 535 perkara pada 2025.
“Oleh karena itu, Program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan syarat administratif demi meraih predikat tertentu. Lebih dari itu, ini adalah gerakan bersama untuk menumbuhkan budaya jujur dan berintegritas, mulai dari penyelenggara pemerintahan desa hingga seluruh elemen masyarakat,” pesan Marwan dalam sambutannya.
Ia menegaskan, keberhasilan program ini tidak semata-mata ditentukan oleh hasil penilaian, tetapi juga konsistensi pemerintah desa dalam menjaga amanah setelah proses penilaian selesai. Kepala desa dan perangkatnya diminta menjadi teladan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengoptimalkan fungsi pengawasan, serta masyarakat berani melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan.
“Mari kita bangun desa tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga tempat tumbuhnya nilai kejujuran, integritas, dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” ajaknya.
Dalam proses penilaian, tim mengevaluasi lima komponen utama yang dijabarkan ke dalam 18 indikator KPK. Kelima komponen tersebut meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
Penilaian tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen fisik dan digital, tetapi juga dengan mendengarkan pemaparan kepala desa serta memeriksa kondisi faktual di lapangan. Aspek yang diperiksa antara lain keterbukaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes), mekanisme pengaduan masyarakat, hingga transparansi penyaluran bantuan sosial.
Tim penilai juga melakukan wawancara dengan berbagai unsur, mulai dari perangkat desa, BPD, pengurus BUMDes, dan rekanan kegiatan desa hingga tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat.
Berdasarkan instrumen penilaian KPK, desa yang memperoleh nilai minimal 90 atau masuk kategori AA dengan predikat Istimewa dapat dinyatakan layak menjadi Percontohan Desa Antikorupsi melalui rapat pleno. Penetapan tersebut disertai catatan evaluasi yang wajib ditindaklanjuti.
Melalui proses verifikasi ini, Pemprov Sulsel berharap kesepuluh desa tersebut dapat memenuhi kriteria penilaian sekaligus menjadi contoh penerapan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas bagi desa-desa lainnya di Sulawesi Selatan. (*)









