
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID โ Pengadilan Negeri (PN) Makassar menyatakan gugatan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) terhadap PT Hadji Kalla dalam sengketa lahan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare tidak dapat diterima.
Putusan tersebut dibacakan dalam perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks melalui persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court), Kamis (12/11/2026).
Majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan pihak turut tergugat. Sementara pada pokok perkara, gugatan PT GMTD dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menemukan dua persoalan mendasar dalam gugatan yang diajukan PT GMTD, yakni gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).
Kedua persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak atas tanah, letak administratif objek sengketa, serta tidak dilibatkannya seluruh pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan riwayat perolehan lahan tersebut.
Perkara ini menjadi perhatian karena objek sengketa berada di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar, dan melibatkan PT Hadji Kalla yang berkaitan dengan pengusaha sekaligus mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
Perbedaan Persil 40 dan Persil 50 Jadi Sorotan
Salah satu hal penting dalam pertimbangan majelis hakim adalah perbedaan dokumen administrasi pertanahan yang menjadi dasar klaim masing-masing perusahaan.
Dalam gugatannya, PT GMTD mendasarkan klaim kepemilikan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala dengan luas 163.262 meter persegi.
Sertifikat tersebut diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.
Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat SHGB, masing-masing Nomor 695, 696, 697, dan 698 di Kelurahan Maccini Sombala. Sertifikat tersebut disebut telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, disertai dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan hak.
Majelis hakim kemudian mencermati dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, khususnya data Persil 40 dan Persil 50, serta keterangan Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Tamalate yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.
Dari pemeriksaan tersebut, terungkap bahwa tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I. Secara fisik, letaknya berada di sebelah timur objek sengketa.
Di sisi lain, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.
Perbedaan riwayat administrasi dan letak tanah tersebut menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam menilai ketidakjelasan objek serta dasar klaim yang diajukan penggugat.
Gugatan Dinilai Kurang Pihak
Selain persoalan administrasi pertanahan, majelis hakim juga menyoroti tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang mempunyai keterkaitan dengan asal-usul hak atas tanah.
Pihak-pihak tersebut antara lain ahli waris Hamid Dg. Lau serta pihak Andi Muda Daeng Serang bersama ahli waris Bunta Karaeng Mandalle.
Menurut pertimbangan hakim, tidak dilibatkannya pihak-pihak yang berkaitan dengan riwayat perolehan hak menyebabkan rantai hubungan hukum atas tanah yang disengketakan tidak dapat diperiksa secara utuh.
Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan PT Hadji Kalla dan pihak turut tergugat.
Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, menilai putusan tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan dokumen dan riwayat kepemilikan dalam penyelesaian sengketa pertanahan.
Dia juga menyebut pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah persoalan yang ditemukan selama proses persidangan.
Menurut Hasman, pihaknya tengah menyiapkan koordinasi dengan manajemen PT Hadji Kalla untuk mengajukan pengaduan terkait dugaan penggunaan surat palsu dalam proses perolehan tanah yang menjadi objek sengketa.
“Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD,” ungkap Hasman, Kamis (19/11/2026).
Dia mendasarkan rencana tersebut pada persoalan data administrasi pertanahan yang menurut pihaknya tidak ditemukan dalam catatan kecamatan.
Meski demikian, dugaan pemalsuan surat tersebut masih merupakan pernyataan pihak PT Hadji Kalla dan belum menjadi kesimpulan dalam proses peradilan pidana.
PT Hadji Kalla Tunggu Langkah Hukum GMTD
Perkembangan putusan PN Makassar ini membuka babak baru dalam sengketa lahan antara kedua perusahaan.
Dengan status gugatan tidak dapat diterima, perkara tersebut berakhir pada persoalan formil gugatan. Putusan NO tidak sama dengan putusan yang menolak seluruh dalil penggugat setelah pemeriksaan pokok perkara.
Karena itu, putusan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penetapan final mengenai kepemilikan tanah melalui pemeriksaan substantif.
PT Hadji Kalla kini menunggu sikap PT GMTD terhadap putusan tersebut, termasuk kemungkinan ditempuhnya upaya hukum lanjutan.
Sementara itu, pihak PT GMTD belum memberikan keterangan resmi mengenai putusan PN Makassar tersebut dalam pemberitaan yang menjadi rujukan.
Sengketa atas lahan seluas 16,3 hektare di Maccini Sombala ini pun masih menyisakan kemungkinan perkembangan hukum berikutnya, baik melalui upaya hukum perdata maupun langkah lain yang ditempuh para pihak.(*)









