BisnisEkonomiNasionalNews

OJK dan UNODC Perkuat Kerja Sama Berantas Kejahatan Aset Kripto Lintas Negara

YOGYAKARTA, NEWSURBAN.ID โ€“ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, memperkuat kerja sama internasional untuk menghadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK).

Kolaborasi tersebut diperlukan menyusul semakin kompleksnya kejahatan keuangan digital yang tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga melibatkan berbagai negara dan yurisdiksi.

Komitmen itu mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 18โ€“20 November 2026.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso bersama Cybercrime Programme Officer UNODC Himal Ojha, Rabu (18/11/2026).

Pertemuan ini menjadi wadah bagi regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara untuk bertukar informasi, meningkatkan kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital, serta memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi risiko di tingkat regional dan internasional.

Dalam sambutannya, Adi Budiarso mengatakan perkembangan teknologi keuangan, khususnya aset keuangan digital dan aset kripto, telah membuka berbagai peluang baru bagi pengembangan sektor keuangan.

Namun, kemajuan tersebut juga diikuti risiko penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal yang semakin kompleks, beragam, dan melintasi batas yurisdiksi.

“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.

Menurutnya, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan di setiap negara menjadi tantangan tersendiri dalam menangani aktivitas ilegal.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata.

Kondisi tersebut menyebabkan informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh. Padahal, informasi tersebut diperlukan untuk membantu penelusuran transaksi dan mencegah penyalahgunaan aset digital.

Adi menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum.

Upaya tersebut perlu didukung mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk memperkuat penelusuran transaksi keuangan digital.

Tujuh Negara ASEAN Perkuat Koordinasi

Forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting diikuti perwakilan sejumlah negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura. Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan lembaga dan institusi dari Jepang serta Amerika Serikat.

Sejumlah otoritas pengawas sektor keuangan turut berpartisipasi, di antaranya Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao Peopleโ€™s Democratic Republic.

Selain regulator, forum ini melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.

Selama pertemuan berlangsung, para delegasi membahas sejumlah isu strategis terkait perkembangan kejahatan keuangan digital.

Pembahasan mencakup kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, penipuan berbasis kecerdasan artifisial atau AI-enabled fraud, pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, implementasi FATF Travel Rule, serta tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.

Para peserta juga membahas perkembangan regulasi di masing-masing negara (country updates), pertukaran informasi dengan sektor swasta, serta studi kasus penegakan hukum.

Diskusi kelompok turut digelar untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat kerja sama regional menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi aset digital.

Melalui forum tersebut, OJK dan UNODC diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas koordinasi antarotoritas, memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta mengembangkan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif.

Penyelenggaraan pertemuan ini sekaligus menegaskan komitmen OJK untuk terus berperan aktif dalam kerja sama regional dan internasional.

Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan industri aset keuangan digital dan aset kripto yang inovatif dan berintegritas, dengan tetap mengedepankan pelindungan konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button