
JAKARTA, NEWSURBAN.ID โ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen.
Juklak tersebut menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam melakukan koordinasi dan pertukaran informasi untuk mendukung persiapan hingga pelaksanaan Program Penjaminan Polis.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026).
Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak menjadi langkah penting dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.
Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Program yang diselenggarakan LPS tersebut ditargetkan mulai berjalan paling lambat Januari 2028. Tujuannya memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Menurut Ogi, keberhasilan pelaksanaan PPP harus dipersiapkan sejak awal, terutama melalui penetapan kepesertaan yang tepat, ketersediaan data yang akurat, serta koordinasi antarlembaga yang terstruktur.
Karena itu, Juklak tersebut diharapkan menjadi pedoman yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankan tugas masing-masing.
Ogi menambahkan, Program Penjaminan Polis juga melengkapi agenda penguatan industri perasuransian nasional yang saat ini terus berjalan, mulai dari penguatan permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko.
Menurutnya, pengawasan yang kuat dan sistem penjaminan yang kredibel harus berjalan beriringan untuk memperkuat industri perasuransian.
Pertukaran data menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan PPP. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.
Ogi juga mengapresiasi penandatanganan Juklak tersebut sebagai tonggak bersejarah yang merupakan hasil kerja keras bersama selama empat tahun dalam mewujudkan transformasi dan reformasi fundamental untuk memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.
Atur Pertukaran Data Dua Arah
Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.
Ruang lingkup pertukaran data mencakup seluruh siklus pelaksanaan PPP. Mulai dari tahap persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Mekanisme pertukaran dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.
Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga. Selain itu, diatur pula jenis data, periode pertukaran, batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan.
Apabila terdapat hal yang belum diatur dalam Juklak, kedua lembaga dapat menyepakatinya melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
Ogi menegaskan, pelaksanaan Juklak setelah penandatanganan menjadi hal yang tidak kalah penting. Terlebih, data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang bersifat sensitif sehingga harus dijaga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.
Pertukaran data tersebut juga diarahkan menggunakan sarana pertukaran data dan informasi yang efisien. Kedua lembaga sedapat mungkin mengoptimalkan mekanisme yang tersedia agar tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.
Melalui penandatanganan Juklak ini, OJK terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis.
Persiapan tersebut juga mencakup sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan PPP yang efektif dan kredibel, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis dan penguatan industri asuransi nasional.(*)









