MetroMunafri ArifuddinNewsPemkot Makassar

Appi Rombak Kabinet MULIA, 29 Pejabat Eselon II Bergeser, 12 Bertahan

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham melakukan perombakan jajaran birokrasi Pemerintah Kota Makassar melalui pergeseran 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Penataan kabinet MULIA tersebut menjadi bagian dari penerapan manajemen talenta untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus menempatkan pejabat sesuai kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi.

Dari total pejabat yang masuk dalam penataan, sebanyak 29 orang mendapatkan posisi baru. Sementara itu, 12 pejabat lainnya tetap bertahan pada jabatan sebelumnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026), dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa pergeseran jabatan merupakan bagian lumrah dari dinamika organisasi pemerintahan. Karena itu, keputusan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.

Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan pemerintahan.

Didampingi Aliyah, Munafri meminta seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru segera melakukan konsolidasi internal dan menyatukan visi bersama jajaran di masing-masing OPD.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan kemampuan seorang kepala OPD, tetapi juga sangat bergantung pada kekuatan kerja sama, koordinasi, dan kesatuan seluruh elemen organisasi.

“Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan. Ini adalah bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi,” ujarnya.

Munafri secara khusus mengingatkan agar kepala OPD tidak membangun sekat kepemimpinan maupun menciptakan kelompok-kelompok tersendiri di lingkungan kerja.

Setiap pimpinan harus mampu merangkul seluruh jajaran, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, untuk bekerja dalam satu kesatuan organisasi.

Ia menegaskan, jabatan kepala OPD bukanlah kekuasaan untuk bertindak sendiri, apalagi merasa sebagai pemilik organisasi.

“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegas Munafri.

Kinerja Pejabat Dievaluasi Setiap Bulan

Selain menekankan konsolidasi, Munafri meminta pejabat lama dan pejabat baru tetap membangun komunikasi selama proses peralihan kepemimpinan.

Program yang telah direncanakan, termasuk yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan. Pergantian pimpinan tidak boleh menyebabkan program terhenti ataupun pekerjaan harus diulang dari awal.

Menurutnya, kesinambungan program menjadi faktor penting agar proses transisi berjalan lancar dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan.

Munafri juga menegaskan bahwa penataan pejabat dilakukan melalui pertimbangan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi. Meski demikian, ia membuka ruang pergeseran pejabat berikutnya sesuai kebutuhan dan dinamika pemerintahan.

“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan wartawan.

Mantan CEO PSM Makassar tersebut menjelaskan, kepala OPD yang baru harus segera menyusun konsolidasi internal, menyatukan visi, sekaligus membawa konsep dan program kerja yang sejalan dengan prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Pola koordinasi akan diperkuat melalui dua jalur, yakni koordinasi langsung dengan Wali Kota dan koordinasi melalui asisten sesuai bidang tugas masing-masing.

Ingatkan Pejabat soal Catatan KPK

Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut memberikan perhatian serius terhadap integritas dan kepatuhan pejabat terhadap ketentuan perundang-undangan.

Ia mengingatkan bahwa belum genap sebulan sebelumnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di Kota Makassar untuk memberikan perhatian dan sejumlah catatan terkait tata kelola pemerintahan.

Karena itu, seluruh pejabat diminta menjadikan catatan tersebut sebagai peringatan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Munafri secara khusus menyoroti sejumlah praktik yang harus dihentikan, mulai dari persoalan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” pesannya.

Target Kerja Harus Terukur

Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa hampir dua tahun perjalanan pemerintahan MULIA telah menghasilkan berbagai capaian dan penghargaan, termasuk indikator pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif.

Namun, menurutnya, capaian statistik dan penghargaan belum cukup apabila persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan secara optimal.

Ia menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bersama, seperti kemiskinan, persoalan gizi anak, pelayanan kesehatan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, ketidakakuratan pendataan, hingga konflik sosial.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya berorientasi pada rutinitas administrasi, tetapi harus mampu menghadirkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” ujarnya.

Munafri juga menginstruksikan setiap kepala OPD mengembangkan inovasi dan budaya literasi. Bahkan, ia menekankan agar setiap kepala SKPD mampu menghasilkan setidaknya satu buku sebagai bentuk gagasan, pemikiran, dan kontribusi intelektual bagi pembangunan Kota Makassar.

Di akhir arahannya, ia meminta seluruh pejabat menjaga etika, kedisiplinan, serta profesionalisme dalam menjalankan amanah.

Ia berharap formasi baru birokrasi Pemerintah Kota Makassar dapat bergerak lebih solid, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jabatan bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab untuk memastikan seluruh program pemerintahan berjalan berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Makassar,” tukasnya.

Aliyah Minta Pejabat Tingkatkan Pelayanan Publik

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik menjadikan momentum tersebut sebagai kesempatan memperkuat komitmen pengabdian.

Menurutnya, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan harus diikuti peningkatan kinerja birokrasi serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi,” kata Aliyah.

Ia berharap para pejabat mampu bekerja sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi yang kuat demi mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju.

Aliyah menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur melalui capaian administratif maupun program kerja, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Karena itu, para pimpinan OPD diharapkan membangun komunikasi dan koordinasi yang solid, baik di internal organisasi maupun lintas sektor.

“Kita berharap kolaborasi dan kesamaan visi menjadi kunci agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah, sejalan dengan semangat pemerintahan,” harapnya.

Daftar 29 Pejabat yang Bergeser

Berikut nama-nama pejabat Pemerintah Kota Makassar yang mendapatkan jabatan baru dalam penataan kabinet MULIA:

  1. Evie Aprialti, S.E. – Dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi Kepala Dinas Perpustakaan.
  2. Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si. – Dari Kepala Dinas Perpustakaan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
  3. Dr. Nirman Nituang Mungkasa, S.TP., M.AP. – Dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
  4. Ahmad Namsum, S.Ag., M.M. – Dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik menjadi Kepala Dinas Kearsipan.
  5. Fahyuddin, A.P., M.H. – Dari Kepala Dinas Kearsipan menjadi Sekretaris DPRD Kota Makassar.
  6. Andi Rahmat, S.STP., M.Si. – Dari Sekretaris DPRD menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
  7. Drs. Muh. Dakhlan, M.Si. – Dari Kepala BPKAD menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
  8. Dahyal, S.Sos., M.Si. – Dari Kepala Bappeda menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
  9. Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub.Pol. – Dari Asisten Administrasi Umum menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
  10. Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si. – Dari Kepala Diskominfo menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
  11. Syamsul Bahri, S.IP., M.S. – Dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
  12. Arlin Ariesta, S.STP., M.Si. – Dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  13. Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M. – Dari Kepala BPBD menjadi Kepala Dinas Pendidikan.
  14. Achi Soleman, S.STP., M.Si. – Dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
  15. Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si. – Dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
  16. Drs. Zainal Ibrahim, M.Si. – Dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
  17. Firnandar Arsabara, S.STP., M.Si. – Dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  18. Dr. Mahyuddin, S.STP., M.AP. – Dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Kepala Dinas Penataan Ruang.
  19. Dr. Ir. Muhammad Fuad Azis DM, S.T., M.Si. – Dari Kepala Dinas Penataan Ruang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  20. Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T. – Dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
  21. Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M. – Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.
  22. Drs. Irwan Rusfiady Adnan, S.Sos., M.Si. – Dari Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  23. dr. Andi Ani Mulyani Wahyudi, M.Kes. – Dari Direktur UPT RSUD Daya menjadi Kepala Dinas Kesehatan.
  24. dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes. – Dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Direktur UPT RSUD Daya.
  25. Kaharuddin Bakti, S.IP., M.AP. – Dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
  26. Aulia Arsyad, S.STP., M.Si. – Dari Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian menjadi Kepala Dinas Pertanahan.
  27. Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si. – Dari Kepala Dinas Pertanahan menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
  28. Muhammad Hatim, S.STP., M.Tr.A.P. – Dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
  29. Dr. Ir. Fathur Rahim, S.T., M.T. – Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

12 Pejabat yang Tidak Bergeser

Di tengah perombakan kabinet MULIA, terdapat 12 pejabat yang tetap menduduki jabatan sebelumnya, yakni:

  1. Muhammad Rheza – Kepala Dinas Perhubungan.
  2. Andi Bukti Djufrie – Kepala Dinas Sosial.
  3. Andi Azma Zulistia Ekayanti – Kepala Inspektorat Kota Makassar.
  4. Andi Irwan Bangsawan – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  5. Aidil Adha – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Makassar.
  6. Achmad Hendra Hakamuddin – Kepala Dinas Pariwisata.
  7. Hasanuddin – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
  8. Ita Isdiana Anwar – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  9. Andi Pattiware – Kepala Dinas Kebudayaan.
  10. Andi Asminullah – Kepala Badan Pendapatan Daerah.
  11. Fadly Wellang – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
  12. Andi Herfida Attas – Staf Ahli.

Penataan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan birokrasi Pemerintah Kota Makassar agar lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil serta pelayanan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button