
JAKARTA, NEWSURBAN.ID โ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp23,77 miliar dari tiga kasus manipulasi perdagangan saham. Penindakan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap 10 kasus pelanggaran ketentuan pasar modal yang diumumkan OJK pada 21 November 2026.
Tiga kasus manipulasi perdagangan saham tersebut melibatkan transaksi saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).
Dalam pemeriksaan saham HOMI untuk periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023, OJK menemukan pola transaksi yang menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan. Aktivitas tersebut melibatkan 15 rekening efek nasabah yang tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran secara wajar.
Dari kasus HOMI, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp6,89 miliar. Sejumlah pihak juga dikenai larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) selama tiga hingga 10 tahun. OJK turut memerintahkan penutupan 15 rekening efek yang teridentifikasi terkait aktivitas tersebut.
Kasus kedua terjadi pada perdagangan saham SAMF periode 4โ19 Mei 2021. OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp12,55 miliar yang terbagi dalam dua kelompok pihak. Selain kewajiban pengembalian dana, para pihak terkait dikenai larangan berkegiatan di sektor PMDK selama lima hingga 10 tahun.
Sementara itu, pada kasus saham SMDM periode 6 September hingga 18 Oktober 2022, OJK menemukan transaksi yang menciptakan aktivitas perdagangan semu. Pemeriksaan mengungkapkan bahwa sebagian pihak melakukan transaksi dalam keikutsertaan pada kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Nilai keuntungan tidak sah dalam kasus ini mencapai Rp4,32 miliar.
Penegakan Hukum untuk Menjaga Kepercayaan Investor
OJK menegaskan bahwa praktik transaksi yang membentuk gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan tidak dapat ditoleransi. Tindakan tersebut berpotensi merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar dan mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar modal.
OJK juga menjelaskan bahwa nilai Rp23,77 miliar merupakan jumlah keuntungan yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan dana yang telah dipastikan seluruhnya terealisasi.
Ke depan, OJK akan meningkatkan pengawasan transaksi efek, memperkuat pemeriksaan, serta berkoordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) untuk mendeteksi dan mencegah praktik yang mengganggu integritas pasar modal Indonesia.









