MAKASSAR, NEWSURBAN.ID ā Meninginkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih berjalan, Fraksi MULIA DPRD Kota Makassar minta seluruh SKPD Pemkot tunda lelang kegiatan atau proyek fisik tahun anggaran 2025.
Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meninginkan adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daeah.
Imbauan Fraksi Mulia ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot untuk. Fraksi MULIA minta seluruh SKPD menunggu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih di lantik.
Bagi Fraksi MULIA, langkah ini penting untuk memastikan program-program pembangunan sejalan dengan visi dan misi wali kota terpilih. Di mana wali kota terpilih akan memimpin Makassar pasca-Pilkada 2024.
āJangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai wali kota terpilih resmi di lantik. Ini sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo,ā ujar Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).
Ray menegaskan, arahan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Melalui Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tertanggal 11 Desember 2024.
Baca Juga:Ā Ketua DPRD Makassar Supratman Berharap Wali Kota yang Baru Tetap Mempertahankan Kearifan Lokal
Surat edaran ini menginstruksikan pemerintah daerah untuk menunda lelang proyek fisik yang belum mendesak. Penundaan hingga kepala daerah terpilih resmi menjabat.
āTujuannya agar transisi pemerintahan dapat berjalan maksimal dan efektivitas program pembangunan lebih terjamin untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,ā lugas Legislator dari Partai Demokrat ini.
Senada dengan Ray, Anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura, Muchlis Misbah, yang juga Bendahara Fraksi Mulia, turut mendukung langkah ini.
Ia menegaskan pentingnya menghormati proses transisi pemerintahan demi keberlanjutan pembangunan yang terarah.
Arahan ini menjadi penting mengingat pelaksanaan proyek fisik yang tidak sejalan dengan visi kepala daerah baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau inefisiensi anggaran.
Sebab, kata Muchlis Misbah, Pilkada 2024 sendiri telah menjadi momentum penting bagi warga Makassar dalam menentukan arah masa depan kota Makassar.
Penundaan lelang kegiatan fisik, menurut anggota Komisi D DPRD Makassar ini, pemerintah transisi bisa mempersiapkan langkah strategis untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Walikota Makassar yang baru.
āIyalah, jangan di lelang dulu dong kegiatan fisik sampai walikota terpilih di lantik. Biarkan walikota terpilih yang menentukan arah pembangunan Makassar berikutnya. Ini agar program yang di jalankan betul-betul mencerminkan visi pemimpin baru,ā tegas Muchlis. (*)
