JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Aparatur sipil negara (ASN) yang tidak mengikuti program vaksinasi disarankan ditunda pembayaran tunjangan kinerjanya.
Pemberlakukan hal ini di beberapa daerah dalam mendukung percepatan vaksinasi, khususnya bagi ASN.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, tunjangan kinerja berbeda dengan gaji. Tunjangan kinerja, katanya, merupakan hak dari kebijakan pimpinan.
“Tidak melaksanakan perintah atasan untuk ikut dalam program vaksinasi, tahan bila perlu tunjangan kinerjanya. Kalau sudah di vaksinasi baru tunjangan kinerjanya di berikan semua mungkin, itu salah satu teknik,” ujar Mendagri dalam keterangannya, Jumat (24/12/2021).
Baca juga: Rakor Bersama OPD, Danny Target 100 Persen Vaksinasi di Makassar
Tito menuturkan, pimpinan dapat membayarkan tunjangan secara penuh jika bawahan berkinerja baik. Namun, lanjut dia jika bawahan berkinerja buruk, tunjangan kinerja dapat di potong.
Menurutnya, pendekatan pertama kepada ASN yang tak mau vaksin terlebih dahulu dilakukan secara persuasif. Dia menyampaikan, jika ASN itu bergeming, strategi penundaan pembayaran kinerja dapat diterapkan.
Dia menilai vaksinasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Bahkan, lanjut dia Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 70 persen hingga akhir 2021.
Baca juga: Jokowi Instruksikan Cegah Penyebaran Omicorn, Danny Lakukan Percepatan Vaksin
Sementara kini capaian vaksinasi dosis pertama secara nasional berada di angka 75 persen. Bahkan, tidak sedikit daerah yang capaiannya justru di bawah 70 persen.
“Beliau (Presiden) ingin agar bukan hanya angka nasional, tapi angka di daerah-daerah juga minimal 70 persen. Untuk apa, untuk memproteksi masyarakat di daerah masing-masing,” katanya. (*)
