MetroNewsSulsel

Pemprov-Pemkot Bersitegang Terkait Jalur Rel Kereta Api di Makassar, GMPK Sulsel Dukung Danny

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Pemerintah Kota Makassar (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersitegang terkait jalur pembangunan rel kereta api di wilayah Kota Makassar.

Keduanya silang pendapat bahwa Wali Kota Makassar, Danny Pomanto dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tentang penerapan konsep pembangunan rel kereta api elevated (jalur layang) dan at grade (jalur rel darat).

Kata Danny Pomanto pernyataan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus di uji kebenarannya dan tidak asal menyampaikan pendapatnya begitu saja. Terlebih pembangunan jalur kereta api ini akan melintas di wilayah Kota Makassar yang menjadi tanggung jawabnya.

Baca juga: Penlok Rel Kereta Api Diserahkan, Tanggung Jawab Pemprov Rampung

Sebelumya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menolak pembangunan jalur kereta api dengan konsep elevated atau jalur layang yang di usul oleh Danny. Pemerintah Provinsi lebih memilih konsep at grade atau jalur rel darat.

Dalam pernyataan resminya, Pemerintah Provinsi mengatakan bahwa rel kereta api Makassar tidak akan mengakibatkan banjir. Alasannya, sudah ada hasil analisis bahwa di area rel aman sampai 50 tahun ke depan.

Baca juga: Proyek Kereta Api Melintasi Daratan Makassar, Jangan Dipaksa Warga Trauma Banjir

Menanggapi hal tersebut, Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) Sulsel menilai bahwa Pemprov harusnya lebih bijak. Senada dengan Walikota Makassar, GMPK Sulsel juga menyebut bahwa Pemprov harus lebih jauh melihat dampak yang akan timbul dari pembangunan jalur kereta api dengan konsep darat.

“Kita tahu ini kegiatan provinsi. Tapi kan wilayah yang di banguni masuk dalam area Kota Makassar. Segala macam bentuk studi atau analisis yang dilakukan Pemprov harusnya melibatkan Pemkot. Sebab dampak kedepannya pasca pembangunan yang bertanggung jawab adalah Pemkot. Bukan Pemprov,” jelas Ilham Azhari Said ketua GMPK Sulsel.

Baca juga: Proyek Rel Kereta Api Sulsel Terkendala Pembebasan Lahan di Maros

Ilham menambahkan, jika melihat dari aspek keruangan. Setiap pembangunan infrastruktur baru memerlukan ketersediaan ruang. Bukan tidak mungkin pembangunan fasilitas kereta api akan berakibat pada terjadinya banjir. Sebab, lahan yang saat ini bisa menjadi area resapan air, kedepan infrastruktur yang di bangun akan menghambat air meresap ke bawah tanah.

“Pemprov harus tetap melihat potensi banjir akibat pembangunan, termasuk pembangunan fasilitas kereta api. Makassar ini masih butuh banyak ruang terbuka, masih butuh banyak area resapan. Jangan sampai malah berkurang karena adanya pembangunan fasilitas kereta api,” tutupnya (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button