JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia/ BEM SI geruduk Istana pada 11 April mendatang. Unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April menuntut 18 poin. Poin utamanya, menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.
“Kita akan tetap melakukan aksi pada tanggal 11 April 2022,” ujar Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin HSN DM, Kamis (7/4).
Ia mengaku BEM SI belum puas meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. “Kami butuh bukti bukan sekedar lisan,” tegas Kaharuddin.
Baca Juga: Kritik Klaim Luhut Soal Tunda Pemilu 2024, Adian Napitupulu: Jangan Semena-mena Klaim Kehendak Rakyat
Faktor lain mendorong BEM SI tetap menggelar aksi adalah sikap Istana yang belum memberikan jawaban terhadap kajian dan tuntutan mereka.
Karena itu, unjuk rasa di Istana Negara 11 April nanti dia klaim bakal di ikuti 1.000 mahasiswa dari Aliansi BEM SI, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan dan Aliansi Mahasiswa Fakultas.
BEM SI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Kaharuddin merinci, 6 tuntutan berasal dari aksi tanggal 28 Maret di tambah 12 tuntutan berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi pada 21 Oktober 2021 lalu.
Baca Juga: Wacana Tunda Pemilu, Anwar Abbas Minta Elite Jangan Menjerumuskan Jokowi
Ada pun 18 tuntutan tersebut antara lain mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Tuntutan lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Geruduk Istana Tuntut Jokowi Tegas Tolak 3 Periode
BEM SI geruduk Istana Negara Jakarta untuk menuntut sikap tegas Presiden Joko Widodo terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden pada Senin (11/4) mendatang.
“Kalau dari kita sebagaimana aksi tanggal 11 esok lanjutan aksi di 28 Maret lalu. Tuntutannya mendesak Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap wacana tiga periode dan penundaan pemilu,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin.
Tak hanya BEM SI, Kaharuddin mengatakan aksi itu turut di gelar bersama Aliansi BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan aliansi BEM kampus yang ada di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Terciduk, Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Temui Ketum PKB, Cak Imin: Ada yang Kenal?
Kaharuddin menjelaskan bahwa BEM SI telah melayangkan 6 tuntutan kepada pemerintah pada aksi yang digelar 28 Maret 2022 lalu. Untuk menjawab tuntutan itu, BEM SI sudah memberi pemerintah tenggat waktu hingga 11 April.
Keenam tuntutan BEM SI itu yakni pertama meminta Jokowi bersikap tegas soal wacana penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. Menurut mereka wacana itu sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
BEM SI juga menuntut Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN. Tuntutan ketiga, BEM SI mendesak jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut Tunda Pemilu Melanggar Konstitusi
Sementara tuntutan keempat, BEM SI mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, BEM SI mendesak untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
Terakhir, menuntut Jokowi untuk berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
“Untuk aksi tanggal 11 bagaimana Jokowi bisa turun menjumpai kami massa aksinya menjawab tuntutan kami. Jika Jokowi tak ada ya kami akan tunggu Jokowi sampai menemui kami,” ucap dia.
Baca Juga: Wacana Tunda Pemilu Bikin Gaduh, Perludem Kritik Elite Politik
Seperti diketahui, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini telah menyinggung bahwa Jokowi telah bersikap dan menyatakan akan taat konstitusi soal wacana 3 periode. Menurutnya, isu perpanjangan masa jabatan Jokowi tak perlu lagi dikembangkan.
“Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat,” ujar Faldo.
Jokowi juga telah memerintahkan jajarannya untuk berhenti berbicara soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih,” kata Jokowi, Rabu (6/4). (bs/*)
