MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wakil Ketua Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2019 tentang Perlindungan Perawat, di Hotel Karebosi Premier, Rabu (24/8/2022).
Kata Andi Suhada, pihaknya sengaja melaksanakan penyebarluasan perda perlindungan perawat lantaran keberadaannya rentan dengan perlakukan buruk saat bertugas. Sehingga, perlu payung hukum.
“Latarbelakang kita ambil ini perda karena tidak sedikit kejadian di rumah sakit (RS). Di mana perawat sering kali mendapat perlakuan kurang baik dari pasien,” ujar Andi Suhada.
Ia menilai, perawat rentan dengan tindak kekerasan saat bertugas. Acap kali, pasien hingga keluarga pasien memberikan perlakukan tidak menyenangkan lantaran kinerja perawat dianggap tidak sesuai. “Perda ini bentuk kepedulian pemerintah kota terhadap perawat,” jelasnya.
Baca juga:Â Rumah Kosong Tagihan PDAM Melonjak, Legislator Suhada Minta PDAM Makassar Aktif Mengecek Kebocoran Pipa Air
Sementara itu, Narasumber pertama, Dokter Bambang Arya mengatakan, perawat adalah profesi tenaga kesehatan yang jumlah dan kebutuhannya paling banyak di antara Tenaga Kesehatan lainnya.
Jadi Definisi Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan. Baik di dalam maupun di luar negeri yang di akui pemerintah dengan ketentuan undang-undang.
“Perawat itu harus di akui pemerintah dengan ketentuan undang-undang Yang berfungsi membantu pasien atau klien dalam kondisi sakit maupun sehat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui layanan keperawatan secara mandiri atau berkolaborasi dengan Nakes Lainnya sesuai kewnangannya,” ujar Bambang Arya.
Terpisah, Narasumber Kedua, Amelia Malik mengatakan, perawat itu merupaka garda terdepan di rumah sakit, maka dari itu perawat harus bekerja profesional dan sesuai standar operasional masing-masing rumah sakit. Meski, pemerintah menerbitkan regulasi perlindungan perawat.
Baca juga:Â Nakes di Luwu Timur Digugat Rp2 Miliar: “Kita Berkerja Tim, Tapi Kami yang Menjadi Korban“
“Perawat tidak boleh semena-mena dan memang harus bersabar dalam menghadapi pasien,” ujar Amelia.
Wakil Direktur I RSUD Daya Makassar itu menyampaikan, pemerintah memiliki kewajiban dalam perlindungan perawat. Di antaranya, menghormati dan melindungi hak perawat. Kemudian, menyusun rencana strategi perlindungan perawat.
“Mendorong tanggung jawab masyarakat dan organisasi profesi,” tukasnya.
Dia menjelaskan, pemerintah juga bertugas mencegah, meminimalisir dan menangani perawat yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah.
“Kita berharap semua stakeholder terkait perlindungan perawat sehingga pelayanan juga bisa maksimal,” paparnya. (*)
