GOWA, NEWSURBAN.ID – Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menilai pencegahan bencana hidrometeorologi yang ada di berbagai daerah, utamanya di Kabupaten Gowa harus di mulai dari hulu. Karena sifatnya jangka panjang sehingga perlu di lakukan dengan berkolaborasi antar seluruh pihak.
Menurut Adnan, yang mengakibatkan terjadinya bencana akibat derasnya hujan di hulu yakni kondisi hutan saat ini. Di mana kondisinya tidak lagi mampu menampung air, sehingga sebaiknya fokus kedepan adalah bagaimana melakukan perbaikan hutan.
“Ini kan perlu di lakukan perbaikan. Hulu ini adalah hutan maka tugas kita sama-sama untuk memperbaiki hutan-hutan kita,” katanya saat menghadiri Rakor Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (9/1).
Lanjut Adnan, sementara kewenangan wilayah hutan ini bukan berada di kabupaten. Melainkan kewenangan kehutanan sudah berada di pusat dan provinsi. Sehingga sebaiknya harus berkolaborasi atau bekerja sama untuk bisa memulihkan hulu utamanya hutan-hutan tersebut.
Baca Juga : Jalan Pekkae-Takkalala Masuk Tahap Konstruksi, Gubernur: Urat Nadi Penghubung Barru-Soppeng
Pemkab Gowa sendiri sudah melakukan upaya perbaikan hutan dengan melakukan penanaman puluhan ribu pohon di lokasi hutan kritis yang ada. Di mana penanaman pohon pada November 2022 lalu menjadi rangkaian Hari Jadi Gowa (HJG) ke-702 tahun, olehnya jumlah pohon yang di tanam sebanyak 70.200 pohon.
“Ini komitmen kami mengembalikan fungsi hutan dengan menanam pohon pada lahan konservasi hutan kategori kritis di Kecamatan Tinggimoncong dan Tombolopao dengan penggunaan lahan sekitar 43 hektar,” terang Ketua PMI Sulawesi Selatan ini.
Dirinya mengaku, terjadinya bencana di Kabupaten Gowa menyusul cuaca ekstrem memang memerlukan kolaborasi yang intens dalam penanganannya. Olehnya Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini tentunya siap untuk meningkatkan kolaborasi dalam penanganan bencana.
“Sesuai arahan Kepala BNPB tadi, paling terpenting adalah langkah yang akan di ambil oleh para kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang harus tepat. Karena ketika ada bencana, kepala daerah otomatis menjadi satgas penanggulangannya. Sehingga ketika terjadi bencana kita semua sudah tahu tanggung jawab masing-masing,” tutur Adnan.
Baca Juga : Gerindra Sulsel Mulai Panaskan Mesin Partai untuk Menangkan Pemilu 2024
Ia menilai, kolaborasi penanganan bencana ini sebenarnya cukup mudah untuk di jalankan. Sebab sudah ada peraturan yang menjabarkan tentang hal tersebut baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Tanpa di perintah, tanpa di suruh sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya sudah ada masing-masing sesuai dengan Perpres dan Surat Edaran yang di terbitkan oleh pemerintah. Tentang teknisnya di lapangan, kita di Kabupaten Gowa kolaborasi antar pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh elemen yang terlibat sudah sama-sama paham,” tegas Bupati Gowa 2 periode ini.
Sementara, di temui pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menyebutkan bahwa kini Provinsi Sulawesi Selatan dapat menggunakan teknologi modifikasi cuaca guna mengantisipasi cuaca ekstrem. Teknologi ini di yakini mampu mengurangi intensitas hujan.
“Modifikasi ini sudah di lakukan pada saat mudik Nataru di DKI, Jabar, Jateng, dan Banten melalui penyemaian garam NaCl sebesar 67.300 kg pada area padat mudik di Pulau Jawa. Ini terbukti bisa sedikit mengurangi curah hujan yang turun,” katanya.
Baca Juga : Guru Besar Bidang Ekonomi IPB Prof.Dr. Didin: Nilai KPPU Perlu Diperkuat, Agar Kewenangan dan Penegakan Hukum Setara
Dalam kesempatan tersebut, ia kembali menekankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi dan kolaborasi. Terhadap upaya penanggulangan bencana agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari.
“Setelah selesai surut kita tidak boleh diam, tetapi harus berpikir bagaimana kalau hujan yang sama di tahun depan di 2024 tidak banjir seperti sekarang. Kalaupun banjir yah lebih kecil dari sekarang. Itu artinya mitigasi pencegahannya berjalan. Itu ukurannya,” jelasnya.
Untuk informasi, penanganan bencana ini telah masuk menjadi salah satu standar pelayanan minimal. Yang harus di penuhi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya terhadap masyarakat.
“Ada 19 kabupaten/kota yang terkena banjir. Atas petunjuk Bapak Presiden Joko Widodo, BNPB langsung turun ke lapangan untuk memastikan penanganan banjir. Agar bisa di laksanakan dengan baik mulai tanggap darurat sampai dengan tahap rekonstruksi. Alhamdulillah Sulawesi Selatan ini kompak,” tegasnya. (#)
